PRANALA.CO, Samarinda – Kursi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur tak bertuan. Hingga kini posisinya lowong dan hanya diisi pelaksana tugas (Plt).
Walhasil pengambilan kebijakan pun terbatas lantaran terbentur aturan. Asisten III Setkot Samarinda Ali Fitri Noor menyebut hingga saat ini masih proses pengisian jabatan.
“Total ada sembilan jabatan kosong. Lima lainnya segera diisi, sisanya baru tahap awal,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (23/10/2020) pagi.
Informasi dihimpun, sembilan kursi eselon dua yang kosong tak hanya berasal dari beragam OPD. Dari total tersebut, lima di antaranya segera diisi lantaran telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan dan staf ahli. Sedangkan empat lainnya yang masih berproses ialah Dinas Perpustakaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Surat rekomendasi lima jabatan tadi masih berada di Jakarta. Kami belum tahu kapan dikirim ke Samarinda,” terangnya.
Lazimnya urusan pengisian jabatan eselon dua tak mesti ke Kemendagri. Cukup lewat Aparatur Sipil Negara (KASN) saja sudah bisa. Adanya tahapan pilkada menjadi kendala, sehingga arus pemberi rekomendasi berubah arah.
Bahkan Ali Fitri menyebut bila surat rekomendasi bisa tiba tahun ini atau tahun depan. Sebenarnya jika tak ada pandemik virus corona atau COVID-19 dan tahapan pilkada, proses lelang jabatan tak makan waktu. Maksimal bisa selesai dalam sebulan.
“Kami tak bisa memaksakan kondisi, jadi ditunggu saja,” tegasnya.
Keinginan agar jabatan tak lagi diisi oleh pelaksana tugas tentu selalu ada, namun dirinya tentu memahami situasi saat ini. Sejumlah proses dalam urusan lelang jabatan. Mulai dari pemberkasan, ujian hingga wawancara. Bahkan dalam tahapannya ada pula test psikologi. Setelah semuanya dilalui, panitia seleksi (pansel) bakal menetapkan tiga nama. Nah, nama-nama itu kemudian diserahkan ke Kemendagri.
“Jadi surat rekomendasi turun itu bisa tahun ini. Bisa juga tahun depan,” ujarnya.
[red]
