SABAN menjelang tahun ajaran baru, para orangtua murid selalu dihadapkan pada rutinitas yang menguras dompet: membeli perlengkapan sekolah anak. Di Kutai Timur (Kutim), pemerintah daerah sebenarnya mengalokasikan anggaran besar dari APBD untuk membantu meringankan beban ini lewat program bantuan seragam sekolah gratis.
Namun, niat baik saja rupanya tidak cukup jika eksekusinya meleset di lapangan. Realitasnya, bantuan seragam sekolah Kutim tersebut kerap kali datang terlambat, memaksa orangtua murid tetap harus merogoh kocek sendiri demi memastikan anak mereka punya seragam saat hari pertama masuk sekolah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menangkap langsung kegelisahan warga ini. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk segera membongkar dan mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan tersebut agar linier dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kadang-kadang APBD memberikan bantuan baju seragam, sementara anak sekolah sudah punya seragam semua. Jadi, waktunya tidak tepat dengan kondisi di lapangan. Ini mohon bisa ada penyesuaian,” ungkap Jimmi saat ditemui di Sangatta, Jumat (9/7/2026).
Menurut Jimmi, ketepatan waktu adalah kunci utama dari efektivitas program perlindungan sosial ini. Bantuan tersebut baru bisa dikatakan tepat sasaran apabila sudah berada di tangan siswa sebelum lonceng sekolah tahun ajaran baru berbunyi.
Jika seragam gratis baru dibagikan berbulan-bulan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai, esensi dari anggaran APBD untuk meringankan beban ekonomi keluarga seketika pudar. Uang rakyat yang digelontorkan menjadi terasa mubazir karena fungsi kedaruratannya hilang.
Jimmi membeberkan, ada pergerakan massal yang sangat besar setiap menjelang tahun ajaran baru di Kutim. Sedikitnya ada sekitar 30 ribu siswa yang bersiap mengenakan baju baru untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Angka 30 ribu siswa ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Jika dikelola dengan manajemen logistik yang tepat, momentum ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang luar biasa bagi pelaku usaha lokal.
“Kita melihat ada potensi sekitar 30 ribu siswa yang mau pakai baju baru. Di sisi lain perekonomian juga mulai berputar karena kebutuhan seragam dan sebagainya,” jelas politisi senior tersebut.
Namun, Jimmi juga mengingatkan efek domino yang mengintai jika pemerintah lambat mengantisipasi pergerakan ini. Lonjakan permintaan perlengkapan sekolah, mulai dari baju, celana, sepatu, hingga tas, yang terjadi secara serentak berpotensi memicu permainan harga di pasar.
Jika Pemkab Kutim tanggap dan menyalurkan bantuan seragam lebih awal, tekanan pasar bisa diredam. Sebaliknya, jika pemerintah pasif, masyarakat kelas bawah akan menjadi korban langsung dari kenaikan harga akibat kelangkaan stok atau spekulasi pedagang.
“Begitu seragam itu dibutuhkan, pemerintah juga siap untuk itu. Nilainya banyak, puluhan ribu siswa. Sedikit banyak daerah kita akan terpengaruh terhadap inflasi harga pakaian, sepatu, dan peralatan sekolah,” pungkas Jimmi. (*)
