OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) mulai memetakan kebutuhan dana besar demi memastikan proyek ibu kota baru tidak molor. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pihaknya mengusulkan anggaran IKN 2027 sebesar Rp15 triliun.
Langkah ini diambil demi mengamankan target besar pemerintah. Nusantara harus siap sepenuhnya menjadi pusat pemerintahan baru pada tahun 2028 mendatang.
“Pembangunan Nusantara sudah berlanjut. Sesuai kebutuhan kami, insya Allah akan dipenuhi,” ujar Basuki mantap saat ditemui di Aula Kemenko III IKN, Minggu, 5 Juli 2026.
Publik sempat menyoroti pagu indikatif OIKN bersama Komisi II DPR RI yang hanya mengalokasikan dana sekira Rp6 triliun. Angka ini dianggap terlalu minim untuk mega proyek sekelas Nusantara.
Namun, Basuki segera meluruskan spekulasi tersebut. Proyek infrastruktur di Kaltim ini menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years.
Usulan Rp15 triliun tersebut, menurut Basuki, bukanlah tambahan anggaran yang mendadak. Angka itu merupakan hitungan riil kebutuhan di lapangan agar pembangunan tahap pertama (2025–2027) bisa langsung bersambung mulus ke fase final di 2028.
Saat ditanya wartawan mengenai optimisme mengejar target final tahun 2028, pria yang akrab disapa Pak Bas ini menjawab dengan gaya khasnya.
“Ya,” jawab Basuki singkat dan penuh keyakinan.
Isu miring sempat berembus pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang dasar hukum ibu kota baru. Basuki meluruskan bahwa hukum yang ada justru semakin memperkuat legalitas proyek ini, bukan menghentikannya.
Baginya, urusan hukum dan administrasi negara sudah clear. Pembangunan fisik di lapangan tetap berjalan tanpa jeda.
Lalu, kapan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara resmi ditandatangani? Basuki menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi wilayah prerogatif Presiden.
Fokus OIKN saat ini hanyalah satu: memastikan seluruh prasyarat infrastruktur dasar beres tanpa cacat. Jika semua bangunan fisik sudah siap, barulah bola panas pemindahan resmi diserahkan ke meja Presiden.
Saat ini, geliat pekerja dan alat berat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sedang difokuskan pada penuntasan area yudikatif dan legislatif. Sektor ini menjadi prioritas serapan anggaran sepanjang tahun 2026.
Setidaknya ada sekira 45 gedung pemerintahan baru yang sedang dikebut. Kompleks ini nantinya akan menjadi rumah bagi lembaga tinggi negara.
- Sektor Yudikatif: Gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Yudisial (KY).
- Sektor Legislatif: Gedung DPR RI, MPR RI, Gedung Paripurna, serta area penataan kawasan pendukung di sekitarnya.
Seluruh kompleks megah ini ditargetkan rampung bertahap hingga puncak target di tahun 2028, sekaligus menjadi penanda kesiapan total Indonesia memiliki ibu kota baru. (*)
