Pranala.co, BONTANG – Seorang bocah berusia 10 tahun, siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, meninggal dunia. Diduga, ia mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen untuk keperluan sekolah.
Peristiwa memilukan tersebut bukan sekadar tragedi keluarga. Ia menjadi cermin pahit tentang masih rapuhnya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sejumlah daerah. Dan bagi Pemerintah Kota Bontang, kisah itu menjadi alarm keras agar luka serupa tidak pernah terjadi di Kota Taman.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut tragedi tersebut sebagai peringatan bagi semua pihak. Menurutnya, anak-anak seharusnya tumbuh dengan mimpi dan harapan, bukan dihimpit oleh persoalan biaya pendidikan yang seharusnya bisa ditangani negara.
“Kondisi itu sangat memprihatinkan. Masa depan anak itu masih panjang. Kami tidak ingin hal seperti itu terjadi di Bontang,” ujar Agus Haris, Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Pemkot Bontang, kata dia, memilih untuk tidak berkompromi dalam urusan masa depan generasi muda.
Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan program Kartu Bontang Pintar. Pada APBD Perubahan 2026, Pemkot Bontang berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,6 miliar untuk membantu kebutuhan dasar peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa rasa cemas. Buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan penunjang pembelajaran menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Kami ingin memastikan kebutuhan sekolah anak-anak terpenuhi. Jangan sampai ada anak yang kehilangan semangat belajar hanya karena tidak punya buku atau alat tulis,” jelas Agus Haris.
Upaya itu tidak berhenti di sana. Pemerintah daerah juga membantu pengadaan seragam sekolah, tas, dan sepatu. Tujuannya sederhana: agar siswa dapat fokus belajar tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga.
Di sisi lain, pengawasan terhadap sekolah diperketat. Terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri, agar tidak ada pungutan yang memberatkan orang tua.
“Kami tidak ingin ada anak SD dan SMP di Bontang yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Pendidikan mereka sudah gratis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya dibantu pemerintah,” tegasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Bontang berharap tragedi di Nusa Tenggara Timur menjadi yang terakhir. Pemerintah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar setiap anak yang harus dijaga bersama.
“Kami ingin anak-anak Bontang tumbuh dengan masa depan yang cerah. Fokus kami adalah membentuk sumber daya manusia Bontang yang berkualitas,” pungkas Agus Haris. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
