KETUA Komisi I DPRD Bontang Muslimin mendukung pembukaan sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski begitu, ia mewanti-wanti agar diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Kami setuju saja karena hasil kami kordinasi dengan Disdik juga siap. Cuman kalau betul betul diterapkan, tentu tetap mengedepankan prokes karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung,” kata Muslimin, Kamis (4/3).
Politisi Golkar itu mengatakan, pembukaan sekolah PTM memang sudah diwacanakan pusat sejak 2020 lalu, dengan catatan harus berada di zona kuning serta melalui persetujuan pemerintah daerah dan wali murid.
Pembelajaran tatap muka, ujar Muslimin, juga menjadi kebutuhan terutama di daerah-daerah. Menurutnya, pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung.
“Belum lagi jika ada orangtua siswa yang belum paham teknologi. Butuh waktu lagi untuk memberikan pemahaman,” tuturnya.
Menurutnya pembukaan sekolah tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para peserta didik. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat siswa seolah terlepas dari rutinitas dan kedisiplinan pembelajaran sebab sudah lamanya tidak merasakan nuansa tatap muka.
Kendati demikian, Ia menegaskan pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka terpenuhi. Hingga tenaga pengajar atau guru yang harus divaksin terlebih dahulu.
“Selain itu ketersediaan bilik disinfektan, sabun dan westafel untuk cuci tangan, hingga pola pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan physical distancing,” tuturnya.
Disebutkannya, dari data Komisi I dan Disdik, sekitar 80 persen orang tua siswa mengaku setuju penerapan pembelajaran tatap muka. 20 persen lainnya tidak setuju.
“Meski begitu guru tetap harus melayani para siswa secara daring. Karena mereka tidak bisa ditinggal begitu saja,” sebutnya. Diketahui, pemerintah pusat menargetkan untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang.
[AR|ADS]
