DI SAAT tekanan anggaran daerah meningkat, Pemerintah Kota Bontang memilih tetap mempertahankan alokasi pendidikan 20 persen dan insentif bagi pemuka agama. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Neni Moerniaeni saat menghadiri HUT ke-45 Gereja Toraja Jemaat Kanaan di Bontang Barat, 2026.
Dalam forum yang juga dihadiri Andi Sofyan Hasdam, Yunus Killi, Lukas Budiono Tandadjaja, dan Tobok Mangasi Sitiniak itu, Neni menempatkan isu toleransi sebagai fondasi stabilitas daerah. Ia menyebut harmoni sosial menjadi prasyarat agar kebijakan publik berjalan efektif.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang tetap mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. Kebijakan ini dipertahankan meski terjadi penurunan pendapatan daerah, dengan pertimbangan menjaga kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif Rp2 juta bagi pemuka agama, termasuk pendeta dan pastor. Skema ini diposisikan sebagai dukungan terhadap kehidupan keagamaan sekaligus penguatan peran tokoh agama dalam menjaga kohesi sosial.
Di sektor lain, pemerintah daerah mengarahkan belanja pada infrastruktur dasar dan penanganan bencana. Perbaikan jalan serta fasilitas publik dilakukan bertahap, termasuk respons terhadap longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi.
Konteks ini penting mengingat sejumlah daerah lain mulai melakukan penyesuaian anggaran yang berdampak pada pengurangan belanja layanan publik. Bontang mengambil jalur berbeda dengan tetap menjaga belanja sektor esensial.
Dalam kesempatan itu, Neni juga menyinggung kondisi keamanan di wilayah Kanaan. Selama sekitar satu dekade terakhir, kawasan tersebut tercatat tanpa kasus kriminalitas, mencerminkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
