KETAKUTAN masyarakat bahwa kedatangan petugas sensus berkaitan dengan penarikan pajak baru akhirnya dijawab tegas oleh pemerintah. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjamin bahwa agenda besar Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perpajakan.
Penegasan tersebut disampaikan Neni saat memimpin Apel Persiapan Akhir Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kota Bontang di halaman DPMPTSP, Senin (15/6/2026) pagi. Langkah ini diambil untuk mengikis keraguan warga sekaligus memastikan proses pendataan berjalan tanpa hambatan di lapangan.
Neni meminta masyarakat untuk membuka pintu rumah lebar-lebar bagi para petugas. Menurutnya, agenda sepuluh tahunan ini murni perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk memotret kondisi riil ekonomi warga, dari pedagang kecil hingga korporasi besar.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa kegiatan ini bukan untuk mendata wajib pajak,” ujar Neni di hadapan peserta apel.
Rasa curiga yang kerap muncul di tengah masyarakat dinilai wajar, namun perlu diluruskan. Neni menambahkan bahwa data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersifat makro dan rahasia, sehingga tidak akan membocorkan data pribadi atau omzet usaha individu ke instansi lain.
Mengapa sensus kali ini begitu krusial? Neni memaparkan bahwa potret kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat bergerak sangat dinamis. Ditambah lagi, ledakan ekonomi digital belakangan ini telah mengubah banyak pola nafkah masyarakat yang belum terekam sempurna.
“Kondisi masyarakat mampu dan tidak mampu bisa berubah seiring situasi ekonomi saat ini, sehingga data perlu terus diperbarui,” ungkapnya.
Perubahan pola ekonomi yang dipengaruhi teknologi informasi menuntut pemerintah memiliki kompas yang akurat. Tanpa data yang segar, kebijakan bantuan sosial atau program intervensi ekonomi justru berisiko salah sasaran.
Demi kenyamanan warga, Wali Kota juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran BPS Bontang dan petugas lapangan yang bertugas. Faktor keamanan dan kesopanan menjadi poin utama yang ia garis bawahi.
Petugas yang datang ke rumah-rumah warga dipastikan telah dibekali dengan surat tugas resmi dan identitas yang jelas. Hal ini untuk menghindari adanya oknum kriminal yang memanfaatkan momentum sensus.
“Gunakan atribut resmi, bawa surat tugas dan identitas lengkap agar masyarakat merasa aman dan percaya saat proses pendataan berlangsung,” pesan Neni ditujukan kepada para petugas lapangan. [RE/DIAS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
