Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat merespons kekhawatiran publik setelah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dua kali ditabrak kapal tongkang bermuatan batu bara dalam sebulan terakhir.
Isu keamanan infrastruktur pun mencuat. Terlebih, jembatan tersebut merupakan salah satu jalur vital di Kalimantan Timur.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim memastikan kondisi struktur jembatan masih dalam batas aman. Hasil pengujian awal menunjukkan tidak ada pergeseran maupun deformasi yang membahayakan.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, mengatakan pemeriksaan langsung dilakukan segera setelah insiden terakhir terjadi.
“Hasil pengujian kemarin tidak ditemukan pergeseran atau deformasi. Secara visual, kondisi jembatan masih aman dan tidak ada masalah mencolok,” ujar Fitra.
Tim teknis di lapangan menjadikan integritas struktur sebagai prioritas utama. Pengukuran kemiringan dilakukan menggunakan alat khusus. Pemeriksaan meliputi centerline, kelurusan struktur, hingga kesinambungan elemen konstruksi.
Meski data pengukuran lanjutan masih dalam tahap pengolahan akhir karena proses sinkronisasi alat, Fitra menegaskan belum ditemukan perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelum tabrakan.
Namun, Pemerintah Provinsi memilih tidak lengah. Potensi kerusakan yang tidak terlihat secara kasat mata tetap menjadi perhatian serius.
Sebagai langkah lanjutan, pengujian daya dukung pada bagian bawah jembatan akan segera dilakukan. Pengujian ini penting untuk memastikan fondasi tetap kokoh setelah menerima benturan besar dari kapal tongkang.
“Yang belum dilakukan sampai sekarang adalah pengujian daya dukung di bagian bawah. Itu yang akan menjadi tindak lanjut berikutnya,” jelas Fitra.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemprov Kaltim juga tengah mengkaji tiga Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. SOP ini akan mengatur lalu lintas sungai di sekitar jembatan.
Opsi penerbitan kembali notice to marine juga masuk dalam pembahasan. Seluruh kebijakan akan diputuskan melalui rapat koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Timur.
Pemerintah menargetkan kepastian kebijakan dapat segera ditetapkan demi menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus kelancaran arus logistik di Sungai Mahakam.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengeluarkan instruksi tegas terkait operasional jembatan. Ia meminta penggunaan Jembatan Mahulu dibatasi secara ketat hingga fender pengaman dipasang kembali.
“Untuk sementara, kami sangat tidak merekomendasikan jembatan ini dilintasi sebelum fender pengaman berfungsi kembali. Keamanan konstruksi jembatan sangat bergantung pada fender tersebut,” tegas Rudy Mas’ud.
Gubernur Kaltim menekankan posisi strategis Jembatan Mahulu sebagai urat nadi perekonomian daerah. Jembatan ini menjadi jalur utama distribusi logistik dari Balikpapan dan Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota, Bontang, Kutai Kartanegara bagian hulu, Kutai Timur, hingga wilayah utara Kalimantan Timur.
Terbatasnya akses di jembatan ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas distribusi barang. Apalagi, jalur alternatif dinilai tidak memadai.
“Perlu dipahami, Jembatan Mahulu ini jalur vital. Jembatan Mahkota II juga tidak bisa digunakan, sementara Jembatan Mahakam kondisinya sudah sangat tua sehingga tidak memungkinkan menjadi alternatif,” tambahnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim terus melakukan koordinasi intensif agar perbaikan fender dan penguatan struktur dapat segera dilaksanakan.
Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah daerah berharap adanya dukungan dan atensi dari pemerintah pusat guna memastikan ketahanan infrastruktur strategis tersebut.
“Kami menunggu arahan dan perhatian dari pemerintah pusat untuk langkah penanganan selanjutnya,” pungkas Rudy Mas’ud. (*)
