BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kaltim menegaskan kebutuhan transparansi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menekankan pentingnya penyampaian informasi anggaran yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Saat ini, semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nidya, yang sering disapa Tiyo.
Meski begitu, Tiyo berharap kerjasama antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Ia menilai, informasi terbuka mengenai IKN penting untuk masyarakat.
“Supaya masyarakat terinformasi dengan baik,” tambahnya.
Tiyo juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal. “Lokasi IKN di Kaltim seharusnya melibatkan masyarakat setempat,” ujarnya.
Selain itu, izin usaha dan investasi di IKN atau daerah sekitarnya harus terpublikasi. Meskipun beberapa izin diarahkan ke pusat, di daerah biasanya melalui Online Single Submission (OSS).
“Semua berbasis sistem. Apakah ada yang di Badan Otorita atau pusat, kita pantau. Semua dapat dilihat dan dianalisa,” tegas Tiyo. (ADS/DPRD KALTIM)
Comments 7