Pranala.co, SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bicara blak-blakan soal masalah mendesak yang masih membelit wilayahnya. Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (18/6/2025), Gubernur Harum menegaskan bahwa Kaltim butuh perhatian lebih dari pusat.
Rapat berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. Rombongan DPR RI dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, didampingi pejabat dari berbagai BUMN strategis.
Dalam pertemuan tersebut, Harum menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari kelangkaan pupuk, lemahnya jaringan internet, listrik desa yang belum merata, hingga konektivitas transportasi laut yang terbatas.
“Kita ingin swasembada pangan, tapi pupuk sering kurang. Tolong Pak Dirut PT Pupuk Kaltim, ini prioritas,” ujar Gubernur Harum tegas.
Tak hanya pupuk, Gubernur juga mengeluhkan soal akses internet yang belum stabil di banyak daerah. Bahkan, beberapa kawasan masih blank spot.
“Presiden minta digitalisasi, tapi jaringan masih sering putus. Tolong ditingkatkan,” katanya kepada Direktur Network PT Telkomsel.
Masalah listrik juga jadi sorotan. Banyak desa di pedalaman Kaltim belum menikmati aliran listrik.
“Kasihan masyarakat kami di desa-desa. Masih gelap, padahal listrik adalah kebutuhan dasar,” kata Harum kepada Dirut PLN Energi Primer Indonesia.
Gubernur juga menyinggung soal layanan transportasi laut. Ia menyindir PT Pelni yang sudah lama tak melayani rute ke Samarinda.
“Dulu Pelni masuk ke Samarinda. Sekarang hilang tanpa jejak, jangan seperti dinosaurus, punah tanpa sebab,” celetuk Harum disambut tawa.
Gubernur Kaltim menegaskan, Kaltim bukan wilayah biasa. Provinsi ini sedang bersiap menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, katanya, butuh dukungan nyata dari pemerintah pusat dan BUMN.
“Kaltim punya peran vital untuk IKN. Tapi kami tak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi, investasi, dan regulasi yang pro-daerah,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berjanji akan mendorong BUMN membantu percepatan pembangunan Kaltim.
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan Rp49 triliun untuk program Listrik Masuk Desa di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim.
“Targetnya jelas: tidak ada lagi desa di Indonesia yang tak teraliri listrik selama masa pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Andre.
Rapat tersebut dihadiri lengkap anggota Komisi VI, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Eko Hendro Purnomo, Rieke Diah Pitaloka, Ida Fauziyah, dan Sarifah Suraidah Harum.
[DIAS/RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
