KETUA DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam minta Pemkot tidak menambah tenaga honorer. Meningkatnya proyeksi APBD Perubahan di 2023 hingga Rp 2,2 Triliun Pemkot Bontang lebih baik dimanfaatkan untuk kenaikan gaji.
Ketua DPRD Bontang berujar fenomena penumpang gelap untuk menjadi honorer biasanya terjadi di akhir tahun atau jelang Pilkada.
“Fokus dulu menyetarakan gaji honorer untuk setara UMK kalau keuangan daerah stabil. Jangan menambah lagi,” tutur Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Lebih lanjut, Andi Faiz juga mengingatkan kepala daerah jangan mengambil momentum politik kepentingan. Apalagi, dengan menambah tenaga honorer di durasi waktu menunu kontestasi politik.
Belum lagi ada moratorium Kemenpan-RB soal larangan penambahan tenaga honorer secara besar-besaran. “Jangan ada politik kepentingan. Tetap pada tujuan saja naikkan gaji tenaga honorer,” sambungnya.
Sekretaris Daerah kota Bontang Aji Erlynawati mengaku tidak lagi ada penambahan tenaga honorer.
Apalagi, ditengah instruksi Pemerintah Pusat soal penghapusan tenaga kontrak daerah. Meski begitu, saat ini masih menunggu alternatif agar para honorer tetap bisa bekerja dan tugas mereka sangat membantu kinerja ASN.
“Iya tidak ada lagi penambahan. Jumlah saat ini bahkan berkurang yah kan karena ada penerimaan PPPK,” tutur Aji.
Disinggung soal kenaikan gaji di tenaga honorer guru. Dirinya mengaku masih menginventarisasi semua kemungkinan kenaika gaji.
Sembari menunggu anggaran pasti di APBD Perubahan 2023. Dengan begitu, komposisi anggaran penambahan bisa disesuaikan drngsn kondisi keuangan.
“Ini semua kits masih bahas. Semua kemungkinan bisa terjadi. Gaji tenaga honorer naik menjadi UMK senilai Rp 3,4 juta,” pungkasnya. (ADS/DPRD BONTANG)
