PRANALA.CO, Bontang – Kasus dugaan korupsi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir [LPDB] KJKS Halal kini memasuki proses tahap II. Kerugian negara yang mencapai Rp 10 miliar tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi [PN Tipikor] Samarinda.
Hal ini disampaikan Kasi Pidana Khusus [Pidsus] Kejaksaan Negeri [Kajari] Bontang, Yudo Adiananto, Kamis [3/12]. “Kasus yang akan kami limpahkan ke PN Tipikor Samarinda adalah berkas perkara atas nama saudara Suratman, sedangkan untuk dua tersangka lainnya, IGS dan CHR akan menyusul,” ujarnya.
Kasus ini adalah penyalahgunaan dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi UMKM yang seharusnya untuk keperluan Koperasi atau usaha kecil tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi.
Pasal yang disangkakan adalah Primair Pasal 2 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 KUHP dan Subsidair Pasal 3 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 KUHP.
Dia menambahkan, terkait penahanan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Suratman karena yang bersangkutan masih menjalani pidana dalam perkara lain.
“Kemarin sudah kami lakukan penunjukan Penasihat Hukum kepada yang bersangkutan karena itu adalah hak saudara Suratman sebagai tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum mengingat ancaman hukuman pidananya lebih dari 5 tahun dan diatur dlm KUHAP,” bebernya.
Yudo menambahkan, Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejari Bontang sempat kesulitan dalam mengusut kasus ini. Pasalnya, delik perkara masuk sudah cukup lama, yakni periode 2010-2011. Sebabnya Tim Pidsus mesti bekerja ekstra guna mencari keberadaan para saksi.
“Kita sempat terkendala dalam melakukan pemeriksaan saksi karena banyak yang sudah tidak berdomisili di Bontang serta ada beberapa barang bukti yg sempat tidak diketahui keberadaan dan penguasaannya,” ucapnya.
Akan tetapi, berkat kerja keras Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejari Bontang semua kendala tersebut bisa diatasi sehingga perkara bisa rampung dan segera disidangkan.
Dia pun mengapresiasi kepada tim dalam menangani kasus ini. Untuk tersangka baru nanti, tidak menutup kemungkinan selama ada fakta hukum baru yang ada di persidangan nanti. [ks]
