PENYUSUTAN lahan pertanian di Kabupaten Berau kian terasa. Di tengah laju pembangunan, ruang tanam yang dulu luas perlahan tergerus. Kondisi ini mendorong DPRD Berau mendesak pemerintah daerah segera membahas Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai situasi tersebut tidak bisa ditunda. Ia menyebut, tanpa regulasi yang kuat, alih fungsi lahan akan terus terjadi dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
“Ini bukan sekadar aturan administratif. Kita bicara soal keberlanjutan pangan dan ruang hidup masyarakat,” kata Agus.
Menurutnya, Perda LP2B menjadi instrumen penting untuk mengendalikan konversi lahan. Tanpa payung hukum yang jelas, kawasan pertanian berisiko semakin menyempit, seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan.
Agus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami regulasi tersebut. Ia menyebut, dukungan publik akan menentukan efektivitas kebijakan di lapangan.
“Ketika masyarakat memahami regulasi, maka program pemerintah akan lebih mudah didukung,” ujarnya.
Selain mendorong regulasi, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi lahan yang telah beralih fungsi. Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita harus memastikan status lahan ini clean and clear terlebih dahulu,” tegasnya.
Di sisi lain, persoalan status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) juga disebut masih menjadi hambatan di lapangan. Ketidakjelasan status kawasan kerap menghambat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedesaan.
Agus mengingatkan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami status kawasan. Jika dibiarkan, ini bisa merugikan warga maupun daerah,” katanya.
Dorongan percepatan Perda LP2B ini muncul di tengah kekhawatiran semakin terbatasnya lahan produktif. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, Berau berisiko menghadapi tekanan ganda: pembangunan yang terus berjalan, tetapi ruang pangan yang kian menyempit. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
