KEKHAWATIRAN sempat menyelimuti sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) setelah beredar kabar bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya dianggarkan hingga September 2026. Informasi itu memicu keresahan karena TPP menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak ASN.
Namun, Pemerintah Kota Bontang memastikan kabar tersebut tidak benar. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pembayaran TPP tetap berlangsung hingga akhir tahun 2026.
Seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku menerima informasi bahwa anggaran TPP di instansinya hanya tersedia sampai September. Kabar itu cepat menyebar di kalangan pegawai dan menimbulkan kecemasan.
Menurutnya, sebagian besar ASN sangat bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gaji pokok beserta tunjangan melekat, kata dia, banyak yang sudah dialokasikan untuk membayar cicilan bank.
“Informasinya TPP hanya sampai September. Kami tentu khawatir,” ujarnya.
Menanggapi isu tersebut, Neni Moerniaeni menepis kabar yang beredar. Ia menegaskan Pemerintah Kota Bontang tidak pernah membahas rencana menghentikan maupun memangkas pembayaran TPP ASN pada tahun ini.
“Saya tidak pernah membahas pemangkasan TPP pada 2026. Artinya, TPP ASN tetap dibayarkan penuh hingga akhir tahun 2026,” tegasnya.
Wali Kota Neni tidak menampik kondisi keuangan daerah sedang mengalami penurunan. Meski demikian, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak menyasar hak penghasilan ASN.
Pemkot Bontang memilih memangkas anggaran pada kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas serta rapat-rapat yang bersifat seremonial.
Menurut Neni, langkah tersebut diambil agar belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun perekonomian tetap terjaga.
Belanja gaji dan TPP ASN selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD Kota Bontang. Meski demikian, pemerintah memilih mempertahankan pembayaran TPP secara penuh.
Pertimbangannya bukan hanya menyangkut kesejahteraan ASN, tetapi juga dampaknya terhadap perputaran ekonomi daerah. Pemangkasan TPP dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat karena ribuan keluarga ASN ikut terdampak.
“Yang kami kurangi itu perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak prioritas. Kalau TPP tetap aman sampai akhir tahun,” pungkas Neni.
Dengan penegasan tersebut, Dia berharap keresahan yang sempat muncul di kalangan ASN dapat mereda. Di tengah upaya efisiensi anggaran, pemerintah memastikan hak pegawai tetap menjadi prioritas. [DIAS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
