BONTANG – Komisi III DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala, Selasa (8/8/2023) yang mengeluhkan minimnya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menjelaskan, bahwa pemerintah belum bisa melakukan perbaikan karena terkendala legalitas fasum dan fasos yang ada belum diserahkan pengembang ke Pemerintah Kota Bontang.
“Kalau seperti ini kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kalaupun mau dianggarkan untuk fasum pasti selalu tertolak selama belum ada bukti penyerahan ke pemerintah padahal ada anggota DPRD yang bermukim disini dan saat mau mengeluarkan pokok-pokok pikirannya itu tidak bisa terelaksana karena legalitasnya masih di pihak developer,” beber Amir.
Politisi Gerindra itu juga menyayangkan sikap developer yang tidak merespon keluhan warga hingga saat ini. Padahal perumahan tersebut sudah berdiri sejak 13 tahun lalu.
“Warga itu menuntut adanya pembangunan parit, musala serta legalitas kepemilikan rumah yang belum diterima dari developer hingga saat ini padahal sudah lunas,” kata Amir.
Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Ketua RT 14 Ira Indria mengatakan ada sekitar 155 Kepala Keluarga yang bermukim di perumahan tersebut. Namun, ada beberapa yang sudah lunas tapi sertifikat yang diberikan masih berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB).
“Ini kan sudah ada yang lunas tapi developer itu belum memberikan sertifikat,” ucapnya.
Sementara itu, Lurah Bontang Kuala Suiza Ixan Saputro menjelaskan pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada developer, tapi hingga saat ini belum menemukan titik terang.
“Ini sudah sejak lama kami mediasi namun persoalan ini sudah kompleks dan penyelesaiannya tidak semudah itu dan juga masyarakat kan maunya komunikasi dua arah, jadi sesuai kesepakatan, kita serahkan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya. (ADS/DPRD BONTANG)
