BALIKPAPAN – Konsumen bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan terus mengalami perubahan signifikan. Pertamina Patra Niaga Kalimantan mengklaim bahwa kini sekitar 70 persen konsumen di Balikpapan telah beralih ke BBM nonsubsidi, seperti Pertamax. Fenomena ini terlihat dari antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mulai didominasi oleh kendaraan yang menggunakan BBM jenis nonsubsidi.
General Manager Patra Niaga Kalimantan, Alexander Susilo, menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat akan kualitas dan dampak lingkungan dari penggunaan BBM semakin meningkat. Tidak hanya di Balikpapan, pergeseran ini juga terjadi di wilayah lain seperti Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
“Di Balikpapan, peralihan konsumen ke BBM nonsubsidi sudah hampir mencapai 70 persen, dengan tren yang serupa di kota-kota besar lainnya di Kalimantan,” ungkap Alexander, Rabu (4/9/2024).
Di tengah peningkatan penggunaan BBM nonsubsidi, Alexander menegaskan bahwa kuota BBM subsidi di Kalimantan Timur, termasuk Pertalite dan Solar, tetap aman dan belum mengalami pengurangan. “Belum ada pengurangan kuota subsidi,” ujarnya.
Terkait dengan antrean di SPBU, Alexander menjelaskan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM, melainkan karena jumlah SPBU yang masih terbatas serta kebiasaan masyarakat yang cenderung membeli BBM pada waktu yang bersamaan.
“Antrean terjadi bukan karena kekurangan stok, tetapi keterbatasan outlet SPBU dan waktu pembelian yang sering bersamaan,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Patra Niaga Kalimantan berencana menambah dua SPBU baru di Grand City dan Penyeberangan Feri Kariangau pada tahun 2024. Selain itu, satu SPBU compact akan dibangun di Gunung Bahagia, Balikpapan. Dengan penambahan ini, total SPBU di Balikpapan akan mencapai 18 unit, yang diharapkan dapat mengurangi antrean di masa depan.
Sementara itu, Sales Manager Patra Niaga Kaltimra, Ayub Ritto, mengungkapkan bahwa pendaftaran kendaraan untuk pengguna BBM subsidi jenis Pertalite sudah diterapkan penuh sejak Juli 2024. Pembelian BBM subsidi kini wajib menggunakan QR code melalui aplikasi MyPertamina, kecuali di wilayah Mahakam Ulu yang belum menerapkan aturan ini.
“Semua transaksi BBM subsidi untuk kendaraan roda empat kini wajib menggunakan QR code. Pendaftaran kendaraan dilakukan melalui aplikasi MyPertamina, dan setiap pengguna bisa mendaftarkan lebih dari satu kendaraan,” jelas Ayub.
Jika ditemukan anomali transaksi, seperti pengisian BBM berulang kali dalam sehari, sistem akan memblokir transaksi tersebut secara otomatis. Ayub menjelaskan, anomali terjadi saat pengguna seharusnya mengisi BBM maksimal 40 liter sehari, namun malah mengisi hingga 200 liter. Hal ini merupakan bagian dari upaya pembatasan agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Jika ada anomali transaksi, pengguna bisa melakukan reset melalui aplikasi MyPertamina. Kendaraan yang terdeteksi mengalami anomali akan diblokir hingga masalahnya diselesaikan,” tambah Ayub.
Jumlah kendaraan yang terblokir akibat anomali transaksi pun cukup signifikan, menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan BBM subsidi semakin diperketat.
Dengan penambahan SPBU dan penerapan QR code untuk BBM subsidi, Pertamina berharap pelayanan kepada masyarakat semakin efisien. Pergeseran menuju BBM nonsubsidi di Kalimantan juga menandai meningkatnya kesadaran akan pentingnya BBM berkualitas yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memastikan BBM subsidi tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. (*)
*) Ikuti berita terbaru PRANALA.co di Google News ketuk link ini dan jangan lupa difollow
Comments 3