UANG menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan para kepala daerah dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (8/6/2026). Bukan tanpa alasan. Kebutuhan belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal banyak pemerintah daerah semakin terbatas.
Bagi Kota Bontang, tantangan itu tidak bisa dihindari. Di tengah kebutuhan menjaga pelayanan publik, membiayai aparatur, hingga melanjutkan pembangunan, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pesan itulah yang mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, serta organisasi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Salah satu perhatian utama adalah kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai kebijakan baru, termasuk pembiayaan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memang mendorong pemerintah pusat meningkatkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun, bantuan dari pusat dinilai bukan satu-satunya jawaban.
Daerah juga diminta memperkuat kemampuan keuangannya sendiri agar tidak terlalu bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Bagi Bontang, langkah itu berarti satu hal: Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diperkuat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan pemerintah kota akan meningkatkan berbagai upaya optimalisasi PAD sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Sebab tanpa pendapatan yang kuat, ruang gerak pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat akan semakin sempit.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tuntutan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkot Bontang memastikan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan ke depan tidak menyentuh sektor-sektor yang berdampak langsung pada kebutuhan warga.
“Fokus efisiensi diarahkan pada pos-pos belanja yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” kata Neni.
Pendekatan ini dianggap penting agar penyesuaian fiskal tidak menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat.
Selain memperkuat PAD, Pemkot Bontang juga mulai menata kebutuhan aparatur secara lebih cermat.
Perencanaan ASN ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, kompetensi yang dibutuhkan, dan kemampuan keuangan daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dan kapasitas anggaran yang tersedia.
Apalagi dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah daerah harus menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari pembiayaan ASN, kebutuhan pembangunan, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Bagi banyak daerah, termasuk Bontang, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, melainkan bagaimana memastikan uang itu tetap tersedia. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
