SEJUMLAH perwakilan serikat buruh di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar audiensi dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman di ruang kerja bupati, Jumat (10/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi antara pekerja dan pemerintah dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Sebanyak 10 perwakilan asosiasi buruh hadir dalam pertemuan tersebut, membawa sejumlah isu strategis yang dinilai perlu segera mendapat perhatian.
Perwakilan buruh dari Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM KASBI) Kutim, Yoakim Bentara, menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah dan pekerja.
Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud jika ada dialog yang terbuka dan berkelanjutan.
“Komunikasi dua arah harus terus dibangun agar persoalan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, buruh menyoroti belum optimalnya kinerja sejumlah lembaga strategis di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim.
Lembaga seperti LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, dan LKS Bipartit dinilai belum menjalankan fungsi secara maksimal.
Menurut Yoakim, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh kendala teknis di internal dinas, termasuk kurangnya dukungan dalam penganggaran.
“Kami melihat ada hambatan di level teknis, sehingga lembaga-lembaga ini belum bergerak optimal,” jelasnya.
Buruh Kutim berharap lembaga-lembaga tersebut dapat diaktifkan kembali sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
Dengan begitu, konflik antara pekerja dan perusahaan dapat diselesaikan melalui dialog, tanpa harus berujung pada aksi di jalan. “Kami ingin persoalan diselesaikan lewat perundingan, bukan demonstrasi,” tegasnya.
Isu ini dinilai semakin penting menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Keberadaan saluran komunikasi yang efektif diharapkan mampu menampung aspirasi pekerja secara lebih sistematis.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas inisiatif buruh yang memilih jalur dialog. Ia menilai peran buruh penting sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus mitra dalam pembangunan daerah.
“Kami terbuka terhadap masukan dan akan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan,” ujarnya.
Pemkab Kutim juga berkomitmen mengevaluasi kendala yang dihadapi lembaga ketenagakerjaan agar dapat berfungsi secara optimal. Audiensi ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara pemerintah dan serikat pekerja di Kutai Timur. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
