RENCANA renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur) senilai Rp25 miliar ramai disorot publik dalam beberapa hari terakhir. Angka fantastis yang beredar di media sosial memunculkan pertanyaan, di tengah sorotan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah dan kondisi ekonomi yang masih menekan banyak warga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akhirnya buka suara. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan angka Rp25 miliar itu bukan dialokasikan khusus untuk memperbaiki rumah jabatan gubernur semata.
“Nilai Rp25 miliar itu adalah akumulasi dari 57 paket belanja yang berbeda-beda peruntukannya, jadi tidak benar jika semuanya hanya dialokasikan untuk satu rumah jabatan saja,” kata Astri di Samarinda, Selasa.
Menurut dia, anggaran yang benar-benar disiapkan untuk rehabilitasi bangunan utama rumah dinas gubernur hanya sekira Rp3 miliar. Sementara sisanya tersebar untuk pemeliharaan berbagai fasilitas pemerintahan lain, mulai dari gedung pertemuan, penginapan tamu negara, ruang VIP bandara, hingga fasilitas umum milik pemprov.
Penjelasan itu muncul setelah publik ramai membandingkan besarnya anggaran renovasi dengan berbagai persoalan infrastruktur dan layanan dasar yang masih dihadapi masyarakat. Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan urgensi renovasi rumah jabatan dengan nilai miliaran rupiah.
Astri mengatakan data yang beredar berasal dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang masih berupa pagu anggaran atau batas maksimal belanja. Artinya, angka tersebut belum tentu menjadi nilai akhir yang direalisasikan pemerintah.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa angka tersebut masih bersifat rencana pagu anggaran dan bukan angka realisasi akhir di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim mengungkap kondisi fisik rumah jabatan gubernur memang mengalami sejumlah kerusakan. Infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, saluran air, dan pompa utama disebut kerap bermasalah dalam beberapa waktu terakhir.
Kerusakan itu disebut makin parah setelah cuaca ekstrem dan banjir yang melanda Kaltim pada 2025. Astri menyebut banjir sempat merendam hingga lantai dua rumah dinas gubernur. Tidak hanya itu, Pendopo Odah Etam juga dilaporkan mengalami kebocoran atap yang mengganggu kegiatan resmi pemerintahan.
Pemprov Kaltim menegaskan anggaran rehabilitasi disusun berdasarkan kebutuhan perbaikan aset daerah yang dinilai mendesak. Meski begitu, polemik anggaran rumah jabatan ini menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap penggunaan uang negara, terutama untuk fasilitas pejabat di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.[TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
