DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat mengawal penggunaan uang rakyat. Melalui Rapat Paripurna yang digelar Rabu (17/6/2026), seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Tim khusus ini bakal menguliti secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPA) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil demi memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Agustinus. Hadir pula Plh. Sekretaris Daerah Yuli Permata Mora, Wakil Ketua II Martinus Sepe, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala dinas terkait.
Ada tiga fraksi besar yang menyampaikan pandangan umumnya dalam sidang ini. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya (Golkar), dan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Suharna, menegaskan bahwa partainya mendukung penuh pembahasan laporan keuangan ini. Namun, ia memberi catatan tebal agar proses evaluasi berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.
“Pansus yang dibentuk harus diberikan ruang dan kewenangan penuh untuk mendalami seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujar Suharna.
Ia juga meminta Bupati Kubar menginstruksikan seluruh kepala dinas agar kooperatif dan tidak menutup-nutupi data selama proses audit berjalan.
Nada serupa datang dari Fraksi Golkar yang dimotori Eri Sugianto. Golkar mengingatkan pemerintah daerah bahwa evaluasi APBD bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan soal asas manfaat.
“Fokus utama kami adalah efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Dampak pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat Kutai Barat,” tegas Eri.
Sementara itu, Sadli yang mewakili Fraksi GDK menyebut pertanggungjawaban APBD sebagai instrumen vital untuk mengukur kinerja pemerintah. Fraksi GDK setuju laporan ini dibahas lebih lanjut, asalkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Ketukan palu sidang menjadi penanda resmi dibentuknya Pansus RPPA TA 2025. Tim ini memikul tanggung jawab besar untuk melahirkan rekomendasi objektif yang akan dikembalikan kepada pihak eksekutif. [RE]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
