KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai terasa dampaknya di berbagai sektor. Di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) lonjakan harga Pertamax dan Dexlite kini ikut menekan anggaran daerah, terutama untuk urusan yang paling dekat dengan kehidupan warga: pengelolaan sampah.
Pemerintah Kota Bontang bahkan harus menyiapkan anggaran hingga Rp4 miliar per tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar operasional sektor persampahan. Angka itu diperkirakan masih bisa bertambah seiring kenaikan harga BBM.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengakui perubahan harga BBM memberikan tekanan langsung terhadap keuangan daerah. Karena itu, pemerintah terpaksa melakukan efisiensi di berbagai sektor agar layanan penting tetap berjalan.
“Jelas berpengaruh. Makanya efisiensi dilakukan,” kata Neni, Senin (15/6/2026).
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang memilih memusatkan perhatian pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Menurut Neni, kebutuhan lain harus ditekan karena ruang anggaran yang tersedia semakin sempit.
“Yang kita konsentrasikan adalah layanan publik, yaitu pengangkutan sampah. Kalau yang lain-lain, memang sudah tidak ada anggarannya,” ujarnya.
Tingginya kebutuhan anggaran BBM tidak lepas dari aktivitas harian di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Setiap hari, alat berat harus bekerja melakukan penimbunan sampah agar volume sampah yang terus masuk tetap terkendali.
Belum lagi armada pengangkut yang harus bolak-balik dari lokasi pemilahan menuju TPA. Seluruh proses tersebut sangat bergantung pada pasokan bahan bakar.
“Di TPA itu setiap hari harus ditimbun dan lain sebagainya, itu memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit. Belum lagi pengangkutan dari tempat pemilahan sampah ke TPA,” jelas Neni.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang terus meningkat. Saat ini, kebutuhan anggarannya diperkirakan berada di kisaran Rp3 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun.
Tekanan anggaran sebenarnya sudah dirasakan sebelum terjadi kenaikan harga BBM terbaru. Pemkot Bontang sebelumnya mencatat kekurangan anggaran sekira Rp2 miliar untuk kebutuhan operasional persampahan.
Tambahan anggaran tersebut telah diajukan melalui mekanisme perubahan anggaran daerah.
“Kalau sekarang naik, ya pasti naik. Kemarin kekurangannya Rp2 miliar, minta di perubahan tambahannya,” ungkap Neni.
Kenaikan harga BBM diperkirakan masih akan memengaruhi struktur belanja daerah dalam beberapa waktu ke depan. Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan sekadar menjaga angka-angka di dalam anggaran tetap seimbang, tetapi memastikan layanan dasar tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
