Pranala.co, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat menghadapi gejolak harga bahan pokok, terutama beras. Fokus utama mereka saat ini adalah menjaga harga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Tim gabungan telah turun langsung ke lapangan untuk memantau harga, menggelar operasi pasar, dan melakukan inspeksi hingga ke tingkat agen dan distributor.
“Tim sudah kami turunkan untuk memastikan harga beras SPHP sesuai ketentuan. Kami pantau langsung di lapangan. Tapi kendala muncul ketika harga dari sumbernya sudah naik lebih dulu,” ujar Bagus, Rabu (29/10/2025).
Menurut Wawali Bagus, pasokan beras Balikpapan sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi. Rantai distribusi yang panjang membuat pengendalian harga di tingkat kota menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau dari hulu sudah tinggi, otomatis setiap rantai distribusi akan menyesuaikan margin. Itulah sebabnya pengendalian harga tidak semudah dibayangkan,” tegasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, di lapangan, harga sering kali bergerak di atas batas itu karena keterbatasan suplai dan dinamika pasar.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkot Balikpapan kini memusatkan perhatian pada beras SPHP, yang menjadi andalan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Beras premium punya segmen berbeda. Masyarakat mampu biasanya memilih kualitas tinggi. Tapi bagi kelompok rentan, SPHP harus tetap tersedia dengan harga wajar,” jelas Bagus.
Ia memastikan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor besar agar stok aman dan harga tidak melonjak tajam.
Langkah pengendalian harga dilakukan dengan memperkuat kerja sama lintas lembaga. Bulog berperan menyalurkan stok cadangan, sementara pemerintah daerah memantau penyaluran hingga ke pengecer.
“Harapannya, peningkatan pasokan ini bisa menekan tren kenaikan harga secara bertahap,” kata Bagus.
Ia yakin, mekanisme pasar akan menyesuaikan secara alami. Saat pasokan cukup, harga akan turun. Namun, bila stok terbatas, harga pasti naik. “Tugas kami menjaga keseimbangan itu,” ujarnya.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap praktik spekulatif yang bisa merugikan konsumen. Pelaku usaha diingatkan untuk tidak menimbun atau menaikkan harga secara sepihak.
Langkah pengendalian ini, kata Bagus, merupakan bentuk nyata komitmen Pemkot Balikpapan dalam melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah hadir memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tegasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
