SAMARINDA – Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (BPS Kaltim), Yusniar Juliana, mengungkapkan data terbaru mengenai garis kemiskinan per rumah tangga di wilayah ini pada Maret 2024.
Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah tangga di Kalimantan Timur harus memiliki pengeluaran minimal Rp4.278.189 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak terjerat dalam kategori miskin.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar menjelaskan bahwa rata-rata anggota rumah tangga miskin di Kalimantan Timur adalah 5,13 orang. Dia menyoroti bahwa komoditas makanan, terutama beras, masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi signifikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
“Rokok kretek filter juga menjadi komoditas besar yang mempengaruhi garis kemiskinan, tercatat mencapai 13,98% di perkotaan dan 16,02% di perdesaan,” jelas Yusniar dalam keterangan resminya.
Selain makanan, komoditas bukan makanan seperti perumahan, bensin, dan listrik juga memberikan sumbangan penting terhadap garis kemiskinan. Di perkotaan, perumahan menyumbang 10,61%, bensin 4,05%, dan listrik 3,50%, sedangkan di perdesaan, perumahan mencatat 11,30%, bensin 4,02%, dan listrik 2,70%.
Lebih lanjut, Yusniar menyoroti dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan dengan mengacu pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024, kedua indeks ini mengalami peningkatan, menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin dalam dalam pengeluaran penduduk miskin.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,771 menjadi 0,799, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,140 menjadi 0,154. Ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang semakin menantang bagi penduduk miskin di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Yusniar juga mencatat bahwa perdesaan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan perkotaan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan mencapai 1,207 dibandingkan dengan 0,619 di perkotaan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan mencapai 0,230, sedangkan di perkotaan adalah 0,120.
“Dengan data ini, BPS berkomitmen untuk terus mengawal dan menginformasikan kondisi kemiskinan di Kalimantan Timur, serta berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini,” tutup Yusniar. (*)
*) Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
