BONTANG – DPRD Bontang meminta pemerintah segera mendistribusikan Motor RT kepada seluruh perangkat di Kota Bontang sesegara mungkin.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, fasilitas penunjang operasional RT ini sudah dinanti sejak lama oleh para Ketua RT di Bontang.
Pun alokasi anggaran pengadaan kendaraan itu sudah disetujui bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) saat rapat pembahasan APBD-Perubahan 2023.
“Kalau telah sesuai aturan dan mekanisme segera disalurkan kepada Ketua RT motornya. Jangan ditunda-tunda lagi,” ungkap Politisi Golkar ini.
Rustam menuturkan, sedari awal selalu mengingatkan agar pemerintah tertib dengan aturan main terkait pengadaan kendaraan untuk Ketua RT. Ia mengaku tak ingin pemerintah terjerat kasus hukum di kemudian hari.
Namun, apabila telah memenui mekanisme pengadaan sesuai aturan seharusnya kendaraan sudah mulai disalurkan ke Ketua RT. Apalagi APBD-P 2023 telah disahkan September kemarin.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran nyaris Rp 500 juta untuk biaya BBM dan perawatan motor gratis bagi Ketua RT. Anggaran itu diperuntukkan untuk perawatan selama 1 tahun.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin mengatakan, anggaran perawatan dimasukkan di dalam anggaran Stimulan RT.
Nilai tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Didalam alokasi biaya operasional itu digunakan agar kondisi motor RT terus terawat dengan baik.
“Sudah ada biaya operasional Rp 1 juta. Dia masuk di anggaran kelurahan khususnya di Stimulan RT. Jadi motor itu bisa terus dirawat,” kata Amiruddin. (ADS/DPRD BONTANG)
