BANTUAN sosial tahap pertama bagi warga terdampak Covid-19 sudah selesai. Meski begitu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bakal mengevaluasi penyalurannya. Sebab, masih saja ada masyarakat terdampak covid-19 belum merasakan bantuan itu.
“Kami bakal evaluasi. Penerimanya banyak dobel dapatnya. Sudah dapat dari pemkot, dapat juga dari perusahaan. Kami penginnya mereka jujur, jangan diambil kalau sudah dapat, jangan dobel,” jelas Wali Kota Neni, Jumat (8/5).
Ditegaskan Neni, Pemkot Bontang tak mau sembarangan menyalurkannya. Apalagi, semua proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat langsung diawasi Polrea dan Kejaksaan Bontang. Seperti program dana stimulan, Pemkot menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 12,896 warga Bontang.
Penerima bantuan berbentuk uang tunai Rp 200 ribu dan sembako senilai 300 ribu yang disalurkan Pemkot ini, lanjut dia tentunya diverifikasi kejaksaan dan kepolisian. “Kami enggak mau dikemudian hari ada salah. Termasuk yang 12 ribu, program dana stimulan itu juga. Misal ada yang kaya dapat, dia punya mobil, ya diambil lagi, kasih yang lain,” tegasnya.
Dia pun mengapresiasi pihak perusahaan yang turut meringankan beban hidup warga Bontang. Dengan turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak covid-19. Kendati demikian, ia meminta agar perusahaan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, agar bantuan tersebut tepat sasaran kepada yang benar-benar punya hak.
BACA JUGA:
Menhub Buka Moda Transportasi, Bontang Masih Larang Warganya Mudik
“Tapi itu sebagian kecil saja (dobel dapat bantuan). Sebagian besar sudah tervalidasi baik, tapi sayang, masih ada yang berhak tapi tak dapat,” tuturnya.
Sedikit info, sebanyak 12,896 ribu warga masuk data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Dinsos-P2M) Bontang sebagai penerima bantuan dana stimulan covid-19.
Mekanisme pendataan dilakukan mulai dari tingkat RT. Kemudian masuk ke Kelurahan. Sebelum diteruskan ke Dinsos-P2M. Data tersebut kembali diverifikasi. Sejumlah calon penerima yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terpaksa dicoret dari daftar bantuan.
Urusan teknis penyaluran kupon sembako senilai Rp300 ribu diserahkan ke Kecamatan. Sedangkan bantuan tunai disalurkan relawan yang dibentuk pemerintah. Mereka bergerak dari rumah ke rumah membagikan dana tersebut. (*)
