Sangatta, PRANALA.CO – Anggota DPRD Kutim alias Kutai Timur, Faisal Rachman, tak bisa menahan kekecewaannya terhadap kebijakan Ketua DPRD Kutim yang mengubah susunan panitia kerja (Panja) untuk menyelesaikan sengketa lahan Kelompok Tani di Kecamatan Telen. Keputusan itu dinilai terburu-buru dan sepihak, tanpa adanya konfirmasi ataupun musyawarah dengan pihak-pihak terkait.
Sengketa lahan yang melibatkan Kelompok Tani Nila Lestari dengan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS) telah menjadi masalah yang cukup kompleks. Sejak awal, Panja yang dipimpin Ketua Komisi B, Muhammad Ali, telah mengawal kasus ini dengan serius.
Mulai dari serangkaian hearing, dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian. Namun, tiba-tiba, pada 14 April 2025, kepemimpinan Panja digeser dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa pemberitahuan atau konfirmasi lebih dulu kepada masyarakat maupun anggota Panja. Faisal menuturkan bahwa perubahan struktur Panja itu terjadi tanpa adanya musyawarah atau pemberitahuan kepada anggota Panja lainnya.
“Sampai sekarang saya tidak tahu siapa penggantinya. Katanya diubah dan Pak Ali menyatakan mundur ketika sudah diganti. Itu tanpa konfirmasi. Padahal SK-nya sudah ditandatangani di awal dengan Pak Ali sebagai ketua,” ujar Faisal dengan nada kecewa saat ditemui di Sangatta, Rabu (16/4/2025).
Menurut Faisal, perubahan mendadak ini sangat tidak biasa. Sejak 2019, ia mengaku belum pernah ada perubahan struktur Panja yang dilakukan secara sepihak. Keputusan tersebut diambil hanya dua hari sebelum Panja dijadwalkan untuk turun ke lapangan guna meninjau lokasi sengketa.
“Baru kali ini di kepemimpinan sekarang ini terjadi perubahan-perubahan yang mengkhawatirkan,” tambahnya.
Faisal juga mengkritik keras gaya kepemimpinan kolektif kolegial yang selama ini dipegang teguh DPRD Kutim. Ia menegaskan bahwa dalam lembaga legislatif seperti DPRD, keputusan seharusnya diambil bersama, dengan musyawarah mufakat, dan bukan hanya berdasarkan kehendak seorang ketua semata.
“Jangan ketua itu merasa super power bahwa dia yang punya DPR. Saya bilang itu yang tidak cocok. Ini bukan punya satu orang. Hargai teman-teman yang lain juga,” tegas Faisal dengan tegas.
Sebagai bentuk perhatian simbolis, Faisal bahkan menyiapkan hadiah berupa dua kotak kecil “Tolak Angin” untuk Ketua DPRD Kutim. Ia berharap agar dengan hadiah tersebut. Sang ketua dapat menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit, mengingat cuaca yang kerap hujan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan DPRD.
“Kami ingin ketua tetap fit untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat,” kata Faisal.
Meskipun hingga kini belum ada kesimpulan apakah keputusan ini melanggar kode etik atau tata tertib, Faisal berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kepemimpinan DPRD yang baru saja terpilih kurang dari setahun lalu.
“Ini keputusan pertama yang saya lihat agak mencederai. Ini menjadi pelajaran mungkin, supaya hargailah teman-teman yang lain di DPRD Kutim,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
