Pranala.co, SAMARINDA — Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Persoalan ini bukan sekadar soal teknis pencairan anggaran. Lebih dalam, ini menyentuh keadilan administratif dan sistem tata kelola pendidikan di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa insentif guru honorer bukanlah bentuk belas kasihan dari negara. Itu adalah hak yang melekat, sebagai bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam dunia pendidikan.
“Masalahnya bukan di anggaran. Ini soal keadilan sistem. Negara harus memastikan administrasinya berjalan adil, terutama untuk mereka yang telah berjasa mencerdaskan bangsa,” ujar Darlis.
Darlis menyebutkan, lambatnya pencairan kerap terjadi karena validasi data yang bermasalah di tingkat sekolah dan daerah. Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sebagai acuan pemerintah pusat belum dioptimalkan oleh banyak sekolah.
“Begitu datanya tidak sinkron atau tidak diperbarui, proses otomatis berhenti. Padahal, ini menyangkut penghidupan guru yang sudah bekerja keras setiap hari,” tegasnya.
Menurut Darlis, ini mencerminkan lemahnya literasi digital di lingkungan sekolah. Ia mendorong agar pihak sekolah dan dinas pendidikan lebih serius dalam memastikan data selalu akurat dan terkini.
“Digitalisasi bukan sekadar alat. Ini budaya kerja. Jangan sampai guru kehilangan haknya hanya karena kelalaian administrasi,” lanjut politisi PAN itu.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Darlis, siap menjadi jembatan antara para guru honorer, sekolah, dan dinas pendidikan. Dialog terbuka dinilai penting untuk membenahi sistem dan mencegah keterlambatan serupa terjadi lagi.
“Ini menyangkut martabat guru. Mereka tak boleh lagi dirugikan karena sistem yang tidak siap atau data yang berantakan,” tegasnya.
Darlis menegaskan bahwa keadilan administratif adalah fondasi dari keadilan sosial. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus menyadari pentingnya hal ini demi kesejahteraan guru.
“Saatnya semua pihak bergerak bersama. Kita perbaiki sistemnya, kita jaga hak guru-guru kita,” tutupnya.
[ADS/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
