Pranala.co, SANGATTA – Malam-malam di Pulau Miang kini tak lagi seterang dulu. Sejak sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal rusak akibat tersambar petir, warga desa wisata di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, harus beraktivitas dengan penerangan seadanya.
Padamnya listrik bukan sekadar persoalan lampu yang tak menyala. Aktivitas ekonomi ikut terhambat, kegiatan sosial terganggu, dan kehidupan warga menjadi serba terbatas ketika matahari terbenam.
Kondisi itu mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Sayyid Umar, memastikan pihaknya tengah mengupayakan langkah konkret agar pasokan listrik di Pulau Miang bisa segera dipulihkan.
“Pulau Miang itu kebetulan kampung saya. Sekarang kami masih mencari pendanaan, apakah genset bisa kita hidupkan kembali. Kalau tenaga surya sebenarnya sudah ada,” ujar Sayyid Umar.
PLTS komunal Pulau Miang diketahui dibangun sejak 2018. Fasilitas tersebut menjadi tulang punggung kebutuhan listrik warga, melayani sekitar 112 kepala keluarga dengan kapasitas daya mencapai 50 kilowatt peak (kWp). Kerusakan sistem akibat sambaran petir membuat seluruh jaringan tak lagi berfungsi.
Menurut Sayyid Umar, DPRD Kutim akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk melihat peluang perbaikan sistem PLTS yang rusak. Perbaikan menjadi opsi utama agar energi terbarukan yang sudah ada bisa kembali dimanfaatkan.
“Kami akan komunikasi dengan Perkim, apakah bisa dibantu untuk perbaikannya. Ada dua opsi, menunggu Perkim atau kita hidupkan genset. Tapi kalau genset tentu menyangkut dana,” jelasnya.
Ia menilai persoalan listrik di Pulau Miang tidak semata soal sumber energi. Sistem pengelolaan di lapangan juga perlu dibenahi agar fasilitas yang ada dapat berfungsi berkelanjutan.
Karena itu, DPRD Kutim berencana turun langsung ke Pulau Miang. Selain melihat kondisi riil, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan masyarakat terkait pola pengelolaan listrik ke depan.
“Kami ingin melihat langsung dan membantu masyarakat supaya pengelolaannya bisa lebih baik. Termasuk perusahaan-perusahaan di sekitar juga harus kita ajak duduk bersama,” katanya.
Sayyid Umar juga menyinggung kondisi yang dinilainya ironis. Di sekitar Pulau Miang terdapat perusahaan besar yang beroperasi, sementara warga setempat masih kesulitan menikmati listrik secara layak.
“Tidak lucu kan, ada perusahaan besar memproduksi minyak, tapi lampu warga tidak menyala. Ini harus kita sinkronkan,” ucapnya.
Terkait kemungkinan masuknya jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), ia mengungkapkan opsi tersebut pernah dibahas bersama Bupati Kutai Timur. Namun, pembangunan kabel bawah laut membutuhkan anggaran sangat besar dan dinilai belum sebanding dengan jumlah pelanggan di Pulau Miang.
“Anggarannya besar sekali, dan menurut saya belum sebanding dengan jumlah pembeli. Kecuali ada industri besar yang masuk,” terangnya.
Meski demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya tertutup. Jika ke depan ada pengembangan industri, seperti proyek Multi Bulk Cargo Terminal (MBCT), masuknya jaringan PLN bisa kembali didorong.
Untuk saat ini, DPRD Kutim memilih fokus pada solusi yang paling realistis. “Yang penting sekarang, kita optimalkan dulu potensi yang sudah ada. Intinya kami akan berupaya mencari solusi terbaik untuk masyarakat Pulau Miang,” pungkas Sayyid Umar. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
