SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperluas jangkauan Program GratisPol. Setelah sebelumnya menyentuh pendidikan, kesehatan, hingga perjalanan religi, kini program andalan Pemprov itu masuk ke sektor perumahan.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan sejumlah bank penyalur pembiayaan, yakni Bankaltimtara, Bank Mandiri, Bank BTN, dan BTN Syariah. Kesepakatan berlangsung di Samarinda, Rabu (20/8/2025).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan program ini bukan memberikan rumah gratis, melainkan menanggung biaya administrasi perumahan. Nilainya mencapai Rp10 juta per unit.
“Rumah adalah kebutuhan pokok, setara dengan pangan dan sandang. Program ini hadir untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang ditanggung adalah biaya notaris, balik nama, dan administrasi lainnya, bukan rumahnya,” tegas Rudy.
Dengan kebijakan ini, warga berpenghasilan rendah diharapkan lebih mudah memiliki rumah layak huni.
Rudy mengungkapkan, saat ini masih ada sekira 177 ribu warga Kaltim yang belum memiliki rumah pribadi. Mereka berasal dari berbagai kelompok, mulai dari petani, nelayan, pekerja ojek online, hingga anggota TNI/Polri.
Selain itu, ia menyoroti kelompok pekerja pelaut. Meski memiliki penghasilan relatif tinggi, sebagian besar terkendala memiliki rumah karena pola konsumsi yang tidak terkontrol.
“Kami berharap pihak perbankan juga mempertimbangkan pelaut sebagai penerima fasilitas pembiayaan. Dengan begitu, mereka bisa punya tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Program GratisPol sektor perumahan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemprov Kaltim dalam memberikan solusi atas permasalahan kepemilikan rumah.
Melalui dukungan pemerintah daerah dan lembaga perbankan, diharapkan semakin banyak masyarakat Kaltim yang dapat mengakses hunian layak.
“Tujuannya jelas, agar masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejahtera,” pungkas Rudy. (TIA)
