Pranala.co, SAMARINDA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) belum menyentuh semua lapisan. Tujuannya mulia, tapi distribusinya belum rata.
Padahal, MBG digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak. Tapi di lapangan, banyak wilayah yang belum kebagian manfaat.
Hal ini disorot Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
“Tujuan utamanya memang untuk anak-anak. Tapi realisasinya belum merata,” ujar Nanda, sapaan akrabnya.
Namun, program ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan. Sektor pertanian lokal pun mulai ikut bergerak.
Nanda melihat sendiri hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke dapur umum MBG di Kutai Kartanegara (Kukar). Di sana, makanan bergizi disiapkan setiap hari untuk 3.500 siswa.
“Ada petani yang mulai tanya ke penyelenggara, ‘Apa lagi yang bisa kami tanam untuk dapur MBG?’” katanya.
Ini artinya, program MBG mendorong inovasi pertanian lokal. Petani menyesuaikan hasil panennya dengan kebutuhan dapur. Mereka mulai berpikir ke depan. Lebih terarah. Lebih terencana.
Nanda menilai, MBG membuka ruang sinergi antara pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kolaborasi yang sangat penting untuk masa depan daerah.
Namun, menurutnya, program ini harus terus dievaluasi. Terutama pada aspek distribusi dan pengawasan.
“Evaluasi dari daerah penting. Supaya nanti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Nanda juga menekankan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini harus turun tangan. Menjadi pengawas langsung di tingkat nasional.
“Kalau BGN ikut awasi, program bisa maksimal. Bisa merata ke seluruh daerah,” tegasnya.
Nanda meminta Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk tidak lepas tangan. Keberlangsungan program MBG, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama.
“Jangan sampai ada anak-anak yang tidak kebagian. Harus adil,” pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
