Pranala.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersuara lantang soal kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan pihaknya akan menyuarakan keberatan agar pemangkasan tidak dilakukan secara sepihak tanpa perhitungan matang.
“Kenapa terjadi pemangkasan oleh pemerintah pusat? Kami perlu menyuarakan agar tidak seenaknya memangkas tanpa dasar yang jelas,” ucap Mahyunadi di Sangatta, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, pemangkasan anggaran berpotensi menekan roda perekonomian daerah di tahun mendatang. Terlebih, ketidakpastian dana bagi hasil (DBH) dan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi masalah serius bagi Kutim.
“Kalau memang harus efisiensi, maka kita akan fokus pada hal-hal yang benar-benar berguna bagi masyarakat,” tambahnya.
Mahyunadi menyoroti alasan pemerintah pusat yang menyebut perekonomian nasional tengah tertekan. Namun, ia menilai dalih tersebut masih kurang jelas.
“Kalau memang pendapatan negara turun, harus dijelaskan secara terbuka. Batu bara masih jadi primadona meskipun sempat turun harga. Jadi, apa alasan sebenarnya?” ujarnya.
Ia mengingatkan, pemangkasan anggaran bukan hal baru. Pada 2018, Kutim juga mengalami pemotongan, namun kala itu pemerintah pusat memberi alasan yang jelas.
“Waktu itu jelas, karena harga minyak dunia turun. Kalau sekarang, belum ada penjelasan yang masuk akal,” tegasnya.
Mahyunadi menegaskan, Pemkab Kutim tidak tinggal diam. Mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan sejumlah daerah lain untuk bersama-sama menyikapi kebijakan pemangkasan anggaran ini.
“Prinsipnya, kami ingin keuangan daerah tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
