Bontang, PRANALA.CO – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperkuat akurasi data sosial untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyambangi kantor Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Senin (29/4/2025).
Di ruang rapat lantai 2 Gedung Pusdatin, pertemuan berlangsung serius namun hangat. Agus Haris datang tidak sendiri. Ia didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, drg. Toetoek Pribadi Ekowati, serta perwakilan dari Bagian Hukum Setda. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Tim Penggunaan dan Diseminasi Data Pusdatin Kemensos, Raden Roro Endah Noorwidayati.
Tujuan utama kunjungan ini adalah satu: mempercepat pembaruan dan integrasi data sosial Kota Bontang ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang akan menggantikan berbagai basis data sosial sebelumnya seperti DTKS, data kemiskinan ekstrem, dan Regsosek.
“DTSN ini akan menjadi satu-satunya rujukan resmi dalam program perlindungan sosial di Indonesia. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa mencegah tumpang tindih dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke yang berhak,” jelas Endah.
Namun, proses transisi ini tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah akses terhadap data By Name By Address (BNBA) yang menjadi bagian penting dari DTSN. Data ini memungkinkan pelacakan penerima manfaat secara rinci berdasarkan nama dan alamat. Sayangnya, hingga kini, akses penuh terhadap data BNBA masih terganjal oleh proses harmonisasi antar kementerian.
“Kami paham betul kebutuhan daerah akan data BNBA. Tapi kami masih menunggu sinkronisasi sistem antara Kemensos, Bappenas, dan Kemenko PMK,” kata Endah.
Wakil Wali Kota Agus Haris pun mengungkapkan keresahannya. Ia menyoroti bahwa banyak data sosial di Bontang sudah tidak relevan dan perlu segera dimutakhirkan. Pemerintah kota, katanya, siap merumuskan Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai dasar acuan kebijakan sosial baru—namun itu butuh data yang valid.
“Kalau kita tak punya akses data BNBA, bagaimana bisa membuat kebijakan yang akurat? Sementara di lapangan, banyak masyarakat yang masih butuh intervensi,” ujar Agus.
Meski belum bisa menggenggam data pusat, Pemkot Bontang tak ingin tinggal diam. Agus mengatakan, setelah kembali ke Bontang, ia akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan: dari pendamping sosial, operator data, hingga bagian hukum, untuk duduk bersama dan merancang solusi lokal sambil menunggu regulasi pusat rampung.
“Kami akan jalankan pemutakhiran data secara mandiri, lewat para petugas PKH dan pendamping sosial yang bekerja langsung di lapangan,” ujarnya Wawali Agus Haris.
Senada dengan itu, drg. Toetoek Pribadi Ekowati menambahkan bahwa data BNBA sangat krusial, terutama untuk merancang program-program pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat yang tengah digagas. Tanpa data akurat, perencanaan dan evaluasi hanya akan jadi teori di atas kertas.
“Kalau kita ingin tahu berapa anak usia sekolah yang belum sekolah, ya harus ada datanya. Dan itu hanya bisa diketahui lewat BNBA,” ucap Toetoek.
Ke depan, ia berharap integrasi DTSN bisa berjalan lancar, sehingga pemerintah daerah seperti Bontang bisa lebih mandiri dalam menetapkan prioritas kebijakan sosial yang sesuai dengan kebutuhan warganya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2