KETIKA jutaan orang tua di Indonesia sibuk berebut kuota jalur zonasi dan prestasi pada tahun ajaran baru 2026/2027, pemandangan berbeda justru terlihat di Kalimantan Timur.
Di sini, pengelola Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi tidak duduk diam menunggu pendaftar. Mereka justru turun ke jalan, mengetuk pintu-pintu rumah sengkuang, berburu anak-anak yang hak belajarnya terenggut oleh kerasnya kehidupan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kaltim mengabaikan sistem pendaftaran konvensional. Mereka menerapkan sistem penjangkauan proaktif alias jemput bola untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah tersentuh sistem pendidikan formal.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim, Rabiatul Adawiyah, menegaskan bahwa sekolahnya sengaja menutup pintu bagi pendaftaran umum. Langkah ini diambil agar fasilitas negara benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang hampir kehilangan masa depan.
“Proses penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat tidak seperti sekolah biasa. Kami tidak menggunakan sistem pendaftaran, melainkan penjangkauan,” ujar Rabiatul saat berbincang dengan media, Senin (15/6/2026).
Mekanismenya bergerak senyap namun pasti. Bermodalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, Dinas Sosial bergerak menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Para pendamping inilah yang menjadi ujung tombak. Mereka menyisir perkampungan, mencari anak usia sekolah yang kini justru menghabiskan waktu di lampu merah atau pasar-pasar tradisional.
Mengetuk pintu rumah anak putus sekolah rupanya bukan perkara mudah. Rabiatul menceritakan, tim di lapangan kerap menghadapi benteng tebal dari pihak keluarga sendiri.
Konflik ekonomi menjadi pemicu utama. Banyak orang tua yang lebih memilih anaknya bekerja membantu dapur tetap ngebul, ketimbang duduk manis di dalam kelas.
“Banyak anak putus sekolah yang perlu kami motivasi kembali. Kami harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan,” kata Rabiatul.
Tantangan kian berat saat tim berhadapan dengan anak-anak yang sudah telanjur nyaman memegang uang sendiri hasil bekerja, atau mereka yang sudah terjebak dalam gaya hidup pasif di lingkungan yang kurang mendukung.
Saat ini, sudah ada ratusan calon siswa di Kaltim yang masuk dalam radar penjangkauan. Namun, pihak sekolah tidak mau gegabah.
Penyaringan ketat dan kunjungan ulang ke rumah calon murid akan terus dilakukan. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah juga menetapkan batas usia minimal 7 tahun agar siswa lebih mandiri saat mulai belajar nanti.
Kabar baiknya, perjuangan anak-anak ini nantinya tidak lagi menempati ruang-ruang darurat. Dalam waktu dekat, Sekolah Rakyat Terintegrasi akan hijrah ke gedung permanen yang lebih layak di kawasan Palaran.
Langkah besar ini melibatkan penggabungan beberapa sekolah, yakni SRT 24, SRT 57, dan SRT 58 ke dalam satu kawasan terpadu.
“Target kami adalah menerima tujuh kelas. Tiga kelas untuk jenjang SD, dua kelas untuk SMP, dan dua kelas untuk SMA,” tutur Rabiatul memerinci daya tampung sekolah.
Dengan kapasitas standar 30 siswa per kelas, kompleks sekolah baru ini siap memeluk 210 anak yang berhasil diselamatkan dari rantai putus sekolah.
Terkait bagaimana teknis penggabungan kelas dan pembagian jenjang di gedung baru nanti, Rabiatul memilih patuh pada keputusan Jakarta. Ia menyerahkan sepenuhnya formula terbaik kepada kebijakan pemerintah pusat demi kenyamanan belajar anak didik. [TIA]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
