IRONI kota minyak tampaknya benar-benar nyata di pelupuk mata warga Balikpapan. Di tengah melambungnya harga Pertamax, masyarakat kecil kini justru harus mengurut dada akibat ruang gerak mereka yang kian terjepit.
Pertalite bersubsidi yang menjadi tumpuan hidup harian mendadak jadi barang gaib yang sangat sulit ditemukan di jalanan. Kondisi pelik inilah yang memicu gelombang kemarahan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak.
Mereka memutuskan turun ke jalan dan mengepung Kantor DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026). Sambil membentangkan spanduk tuntutan, massa melakukan aksi longmarch dari Simpang BC menuju gedung wakil rakyat di bawah kawalan ketat aparat keamanan.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho, menegaskan bahwa masalah distribusi Pertalite di Balikpapan sudah berada di titik yang sangat meresahkan. Berdasarkan hasil survei langsung mereka di sejumlah SPBU, penyaluran BBM bersubsidi ini dinilai sangat amburadul.
“Grand isu yang kami bawa di sini adalah soal BBM. Pertalite di Balikpapan ini susah sekali didapatkan,” ujar Wisnu di sela-sela aksi korlapnya.
Menurutnya, banyak SPBU yang tidak lagi menyediakan Pertalite secara merata. Bahkan, ada jalur pengisian yang sengaja diubah khusus untuk kendaraan roda empat saja.
Kondisi tersebut jelas memukul para pengendara roda dua, terutama para pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan dapurnya dari setiap tetes bensin bersubsidi. Masalah ini diperparah oleh pembatasan jam operasional SPBU yang dinilai tidak berpihak pada pekerja jalanan.
“Pemerintah Kota Balikpapan harus mengevaluasi jam operasional Pertalite ini. Kasihan teman-teman ojol, banyak yang pulang dengan tangan hampa,” lanjutnya dengan nada bergetar.
Tak hanya menuntut pembenahan internal SPBU, mahasiswa juga membongkar praktik culas di lapangan. Mereka mendesak Kapolres Balikpapan bertindak tegas menangkap para pengetap BBM ilegal. Wisnu mengaku sering menyaksikan motor-motor dengan tangki modifikasi berkapasitas monster bebas mengantre, sementara warga biasa justru gigit jari.
Bukan sekadar isu lokal, riak demonstrasi di Balikpapan ini juga menyasar langsung kebijakan pusat. Mahasiswa mengkritisi ruang fiskal APBN yang dianggap tidak sensitif terhadap jeritan ekonomi riil masyarakat bawah.
Mereka blak-blakan mempertanyakan relevansi proyek besar nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipaksakan berjalan di tengah impitan beban hidup rakyat.
“Hari ini mana yang menjadi skala prioritas? Apakah menstabilkan harga BBM terlebih dahulu, atau program MBG dan KOPDES?” cetus Wisnu mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Ia menilai pemerintah seolah abai dan tidak menyiapkan bantalan anggaran yang cukup saat gejolak energi melanda. Imbasnya, kenaikan Pertamax dan kelangkaan Pertalite langsung menghantam daya beli masyarakat tanpa ada solusi nyata dari negara.
Menjelang sore, tensi di depan Gedung DPRD Balikpapan belum juga mengendur. Massa dengan tegas menolak membubarkan diri sebelum pimpinan instansi terkait, termasuk pihak Pertamina, datang menemui mereka untuk memberi kepastian.
“Kami tidak akan kembali jika tidak menang,” pungkas Wisnu disambut teriakan kompak ratusan mahasiswa yang bertahan di aspal jalan. [RUL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
