Pranala.co, SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) menegaskan satu hal penting jelang penerimaan siswa baru: tidak boleh ada anak yang tidak sekolah.
Pernyataan itu disampaikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, Selasa (10/6).
“Kami pastikan semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, termasuk mereka yang tinggal di daerah terisolir,” tegas Armin.
Disdikbud Kaltim siap melaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran akan dibuka pada 16 Juni 2025.
Untuk memastikan transparansi, Disdikbud membentuk tim khusus yang bertugas memantau langsung pelaksanaan SPMB di sekolah-sekolah.
Setiap sekolah diminta patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kami ingin pelaksanaan SPMB bersih dan adil,” ujar Armin.
Tahun ini, sistem penerimaan siswa baru menggunakan istilah domisili menggantikan zonasi. Namun Armin menegaskan, secara esensi keduanya serupa: mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal siswa.
Disdikbud Kaltim mencatat daya tampung total untuk SMA negeri sebanyak 27.931 siswa, tersebar dalam 766 rombongan belajar (rombel). Untuk SMK negeri, daya tampung mencapai 22.412 siswa dalam 637 rombel. Jika ditotal siswa yang hendak melanjutkan ke tingkat SLTA Negeri di Kaltim hanya tersedia 1.403 rombel
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki daya tampung SMA terbesar, yakni 6.441 siswa. Diikuti Samarinda dengan 4.915 siswa dan Balikpapan dengan 3.382 siswa.
Untuk SMK, Samarinda juga menduduki peringkat tertinggi dengan 7.250 siswa. Lalu Balikpapan (3.250 siswa) dan Berau.
Namun di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, sekira 50 persen calon siswa SMA belum tertampung di sekolah negeri. Mereka diarahkan ke sekolah swasta.
Armin menyebut, untuk anak-anak dari daerah terisolir, sekolah negeri diberikan kelonggaran. Bila perlu, sekolah bisa menerima siswa melebihi kapasitas rombel standar.
“Yang penting tidak ada anak yang putus sekolah,” ujarnya.
Pemprov Kaltim juga terus mendorong pendidikan gratis. Salah satunya melalui program Gratispol dan tambahan anggaran dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).
Armin berharap sekolah swasta ikut berpartisipasi. “Karena siswa di sekolah swasta juga dapat bantuan dari pemerintah,” katanya.
Demi mempercepat peningkatan kualitas SDM, Disdikbud Kaltim telah menetapkan tiga sekolah unggulan: SMA Negeri 10 Samarinda; SMA Negeri 3 Tenggarong; dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara
Ketiganya menjadi pusat pembinaan mutu pendidikan menengah di Kaltim. “Agar anak-anak kita siap bersaing di masa depan,” pungkas Armin. [RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
