TERJAWAB sudah nominal anggaran penanganan Covid-19 di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ini usai jalani tiga kali pertemuan terbatas antara DPRD dengan Pemkot Bontang, terkait transparansi anggaran khusus pandemi ini selama 3 bulan lebih.
Usai pertemuan terbatas, Ketua Komisi II, Rustam HS dan Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlinawaty angkat bicara, Senin, 22 Juni 2020 kepada awak media. “Sudah ada titik temu soal anggaran Corona. Ini kegiatan kami yang ke-3 kali dengan teman-teman Dinas Pendapatan Daerah dihadiri juga Bu Sekda (Aji Erlinawaty, red). Jadi sudah enggak ada selisih paham lagi,” jelas Rustam.
Memang, sempat terjadi perbedaan nilai anggaran antara Pemkot dan DPRD. Dana jumbo sebesar Rp 149 miliar disiagakan untuk Covid-19, tapi hasil rasionalisasi menjadi Rp 68 miliar. Rinciannya, Rp 47 milar dari BTT (biaya tak terduga), kemudian Rp 20,5 miliar diambil dari belanja langsung.
Dana sebesar Rp68 miliar, sejauh ini sudah terserap 68 persen atau berkisar Rp 42,9 miliar. Artinya sisa dana BTT sekitar Rp 25 miliar. Rustam penginnya anggaran covid-19 tak bertambah lagi, bahkan kalau bisa tak lebih dari Rp 68 miliar.
“Mudahan anggarannya enggak nambah lagi. Kalau perlu bisa kurang lah dari Rp68 miliar,” kata Rustam.
Disiapkan Rp68,3 Miliar, Dibagi 3 Bidang
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Amiluddin membenarkan angka itu, tepatnya, Rp68,3 miliar. Dana itu dibagi tiga bidang penanganan. Untuk penanganan kesehatan dianggarkan senilai Rp27,1 miliar; penanganan dampak ekonomi Rp20,5 miliar, penyediaan jaringan pengaman sosial Rp20,7 miliar.
Lalu sektor kesehatan yang terdiri untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan nilai Rp20,5 miliar; penyediaan sarana fasilitas kesehatan Rp2,2 miliar; pemberian insentif tenaga kesehatan Rp2,3 miliar; dan pelayanan kesehatan Rp1,9 miliar.
Sementara untuk penanganan dampak ekonomi, yakni pemberdayaan para pedagang Sembako dalam ketahanan pangan Rp16,6 miliar dan penanganan dampak ekonomi lainnya Rp3,8 miliar.
“Kalau untuk penanganan sosial, di antaranya pemberian uang kepada masyarakat/individu yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19 Rp11,1 miliar, serta subsidi biaya sambungan rumah tangga (PDAM) senilai Rp9,6 miliar,” urai Alimuddin.
Penggunaanya Dikawal Kepolisian dan Kajaksaan
Sekretaris Bontang, Aji Erlinawaty pun membenarkan nominalnya. Dia bilang, transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 jadi harga mati. Jangan sampai miliaran dana yang berasal dari APBD tak tepat sasaran. Aji memastikan pemerintah selama ini terbuka dalam penggunaan anggaran Covid-19.
Apalagi mereka juga didampingi pihak Kejaksaan dan Kepolisian selama ini. Apabila ada pihak-pihak yang hendak melakukan audit anggaran, mereka pun siap saja..”Kami didampingi Kejaksaan dan Polres selama ini,” katanya.
Dana Rp68 miliar ini masuk ke dalam anggaran Dana Tak Terduga ( DTT ) yang disiagakan Pemkot Bontang sebesar Rp149 miliar, berdasarkan perintah re-focusing anggaran SKB 2 Menteri di masa pandemi. “Itu tak kita belanjakan semua. Kan, nanti ada rasionalisasi. Ada dana-dana OPD yang terpotong kita tinjau kembali,” jelasnya.
Sesuai komitmen pemerintah, kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) hingga program lainnya bakal dituntaskan hingga 3 bulan, terhitung sejak Maret 2020.
Kebijakan pemerintah membantu BLT 3 bulan, kita tetap laksanakan, bulan ini terakhir. Yang jelas sejak Maret, April dan Mei. Kebetulan Mei ini (habis) di Juni. Yang jelas. Kemarin, kan, terakhir. BLT tetap, sama. Kemarin Sudah 2 periode, tinggal sekali lagi,” urainya. (*)
