BONTANG – Program tes urine rutin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terancam tak terlaksana tahun ini. Alasannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Bontang belum menerima kepastian anggaran dari Pemkot.
Padahal, pemeriksaan ini selama ini menjadi benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN.
“Belum ada kepastian pelaksanaan. Sampai sekarang belum ada anggaran, malah kabarnya dipangkas,” kata Kepala BNN Bontang, Lulyana Ramdani, Selasa (5/8/2025).
Sesuai Instruksi Presiden, minimal 6 persen ASN di setiap daerah wajib mengikuti tes urine. Dengan jumlah ASN Bontang sekitar 3 ribu orang, sedikitnya 180 pegawai harus diperiksa setiap tahun.
Tahun lalu, program ini berjalan lancar dengan dukungan dana dari Kesbangpol. Target terlampaui, bahkan mencapai 731 ASN yang dites. Anggaran yang dibutuhkan kala itu sekira Rp100 juta. Itu belum termasuk biaya razia narkoba di masyarakat.
Lulyana menegaskan, tes urine bukan sekadar rutinitas. Pemeriksaan ini menjadi peringatan nyata bagi ASN bahwa pengawasan berjalan.
“Tidak semua ASN diperiksa, tapi cukup untuk membuat yang lain waspada,” ujarnya.
Menurutnya, absennya program ini justru memberi celah bagi penyalahgunaan narkotika. “Kalau pencegahannya hilang, potensi penyalahgunaan bisa meningkat,” tambahnya.
BNN Bontang mencatat, sudah ada ASN yang terlibat kasus narkoba. Modusnya beragam. Ada yang tertangkap dalam razia gabungan, ada pula yang mengaku secara sukarela sebagai pengguna.
“Kalau tertangkap saat razia, kami proses hukum. Tapi kalau datang sendiri ingin berhenti, kami fasilitasi rehabilitasi,” jelas Lulyana.
Efek jera dari tes urine disebutnya cukup besar. ASN yang tahu akan ada pemeriksaan mendadak cenderung mengurungkan niat memakai narkoba.
“Minimal membuat pengguna merasa takut. Karena sanksinya berat,” tegasnya.
Bagi Lulyana, tes urine adalah benteng pertahanan menjaga integritas ASN. “Ini bukan hanya soal kesehatan pegawai, tapi juga kepercayaan publik pada aparatur negara,” tandasnya. [FAHRUL RAZI]
