BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah putar otak. Defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 harus segera ditutup.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (19/8/2025). Ia membacakan nota penjelasan Raperda Perubahan APBD 2025 dengan nada tegas.
“Defisit real tercatat Rp43,69 miliar. Untuk menutupinya, Pemkot menargetkan tambahan PAD sebesar Rp78,77 miliar,” ungkap Bagus.
Tambahan itu bakal digarap dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan potensi ekonomi kota.
Meski target PAD naik, tantangan lain datang dari pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat justru berkurang Rp47,59 miliar.
Situasi ini, kata Bagus, memaksa Pemkot lebih kreatif. Tidak hanya menggali sumber pendapatan baru, tapi juga melakukan efisiensi belanja serta meningkatkan kepatuhan pajak daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, belanja daerah naik dari Rp4,21 triliun menjadi Rp4,26 triliun. Belanja langsung ikut terkerek, dari Rp4,59 triliun menjadi Rp4,75 triliun.
Pembiayaan daerah juga melonjak tajam, hampir 30 persen. Dari Rp378,97 miliar menjadi Rp492,23 miliar.
Sementara itu, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2024 hasil audit BPK RI memang besar, Rp614,74 miliar. Namun, yang bisa dimanfaatkan hanya Rp113,26 miliar. Itu sebabnya tambahan pembiayaan paling banyak ditopang dari PAD.
Bagus menegaskan, waktu pembahasan bersama DPRD sangat terbatas. Aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 jelas menyebut, persetujuan perubahan APBD harus selesai paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran.
“Saya berharap pembahasan berjalan cepat. Penyesuaian anggaran ini krusial agar pembangunan kota tetap on track,” tegasnya. (PRA)
