MASYARAKAT Kampung Bontomangape, Kelurahan Tumampua, Pangkep sengaja datang untuk menumpahkan tumpukan kekesalan mereka langsung ke hadapan anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Syamsinar, yang tengah menggelar reses, Senin (22/6/2026) petang.
Keluhan yang disampaikan warga bergulir beruntun. Mulai dari urusan perut, keselamatan di jalan raya, hingga gelapnya lingkungan mereka saat malam tiba.
Isu paling sensitif yang memicu perdebatan adalah hilangnya nama sejumlah warga dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara misterius. Warga bingung kenapa hak mereka tiba-tiba dicabut tanpa alasan jelas.
Mendengar cecaran konstituennya, Syamsinar langsung meluruskan benang kusut tersebut. Srikandi DPRD Pangkep ini menegaskan, pemerintah daerah sama sekali tidak punya kewenangan untuk menghapus data penerima bansos.
”Data PKH itu murni kewenangan pusat. Ada proses verifikasi ketat yang berjalan di sana berdasarkan kondisi ekonomi riil masyarakat,” ujar Syamsinar di hadapan warga yang menyimak dengan serius.
Politisi ini kemudian membeberkan fakta mengejutkan yang jarang disadari masyarakat. Menurutnya, sistem verifikasi di pusat kini semakin canggih dan sensitif terhadap aktivitas keuangan warga.
Salah satu pemicu utama dicoretnya nama penerima manfaat adalah ketika mereka tercatat memiliki pinjaman online (pinjol), kredit perbankan, atau cicilan kendaraan bermotor. Indikator-indikator ini otomatis terbaca sistem sebagai tanda bahwa kemampuan ekonomi keluarga tersebut sudah meningkat.
”Ketika ada indikator tertentu yang dianggap menunjukkan warga sudah mampu, sistem di pusat akan langsung mengubah data penerima,” jelasnya memberi pemahaman.
Selain persoalan bansos yang raib, warga Tumampua juga mengeluhkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Jalanan di wilayah mereka dipenuhi lubang yang menganga, mengancam keselamatan para pengendara setiap harinya.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya lampu penerangan jalan yang membuat kawasan pemukiman mereka rawan kecelakaan dan kriminalitas saat malam hari.
Terkait aspal yang rusak, Syamsinar berjanji tidak akan tinggal diam. Ia memastikan persoalan fasilitas publik ini masuk dalam catatan prioritas yang akan dikawal ketat di meja anggaran legislatif.
”Urusan jalan berlubang ini akan kami kawal habis-habisan. Saya perjuangkan lewat dana aspirasi agar segera mendapat perbaikan dari dinas terkait,” tegas Syamsinar memantik harapan warga.
Beruntung bagi warga, keluhan soal gelapnya jalanan langsung mendapat titik terang. Lurah Tumampua, Mardiana, yang turut hadir dalam reses tersebut langsung pasang badan.
Mardiana berkomitmen untuk segera mengalokasikan anggaran melalui dana Pemberdayaan Masyarakat (Popmas) yang tersedia di kelurahan demi memfasilitasi lampu jalan bagi warga.
Mendekati akhir reses, Syamsinar kembali menegaskan bahwa kehadirannya di Kampung Bontomangape bukan sekadar formalitas untuk menampung keluhan, melainkan untuk membawa pulang pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah dicatatnya ini bisa segera mengetuk pintu kebijakan eksekutif, sehingga masyarakat Tumampua bisa menikmati solusi nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. [IR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
