ANGIN segar ekonomi tampaknya belum sepenuhnya berembus kencang di Kota Beriman. Memasuki pertengahan 2026, Pemerintah Kota Balikpapan harus menghadapi kenyataan bahwa realisasi target PAD Balikpapan baru menyentuh angka kisaran 40 persen.
Lesunya sektor pariwisata dan melambatnya transaksi properti menjadi batu sandungan utama. Akibatnya, pemerintah daerah kini terpaksa memutar otak dan mengalihkan tumpuan pada sektor yang lebih membumi, yakni pajak restoran dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, membenarkan situasi tersebut. Kendati demikian, ia menegaskan jajarannya tidak dalam posisi panik.
”Capaian PAD sudah sekitar 40 persen. Insyaallah kami optimistis target yang telah ditetapkan bisa tercapai,” ujar Idham, Senin (22/6/2026).
Idham tidak menampik adanya tekanan ekonomi yang cukup terasa di lapangan. Sektor perhotelan yang biasanya menjadi salah satu mesin uang daerah, kini sedang megap-megap akibat penurunan tingkat hunian atau okupansi.
”Beberapa hotel mengalami penurunan okupansi, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel,” ungkap Idham terbuka.
Kondisi ini diperparah lesunya sektor properti. Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang biasanya menyumbang angka besar, ikut merosot karena aktivitas jual-beli tanah di Balikpapan sedang sepi peminat.
Saat hotel berbintang mulai sunyi, geliat konsumsi masyarakat di sektor kuliner justru menjadi juru selamat. BPPDRD mencatat aktivitas di restoran, kafe, hingga rumah makan skala menengah ke bawah tetap stabil dan konsisten menyetor pajak.
Demi mengejar sisa target PAD Balikpapan sebesar Rp1,3 triliun hingga Desember nanti, Pemkot akan fokus melakukan jemput bola pada sektor ril ini. Selain pajak makanan, optimalisasi PBB serta pembagian opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan STNK bakal digenjot habis-habisan dalam enam bulan ke depan. [RUL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
