pranala.co – Kota Bontang kini berusia 23 tahun. Usia cukup dewasa untuk belajar menyelesaikan permasalahan pembangunan di Bontang. Perayaan HUT ini pun menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya masalah banjir.
Wali Kota Bontang Basri Rase, mengakui di dua tahun masa jabatannya, Bontang belum sepenuhnya bertumbuh sesuai harapan. Sehingga membutuhkan banyak dukungan untuk mewujudkan Bontang sesuai visi-misi pemerintah.
Meskipun di lain sisi, banyak wujud kemajuan Bontang yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan tingkat regional Kaltim maupun nasional.
“Butuh banyak dukungan dari semua pihak. Bekerjasama bangun Bontang ini,” kata Basri, kepada pranala.co, Rabu (12/10/2022).
Dia bilang, menyelesaikan permasalahan kota, membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi bila berkaitan dengan masalah banjir Bontang. Secara penyusunan masterplan saja, pemerintah membutuhkan waktu hingga dua tahun.
“Banyak permasalahan kota yang mesti diselesaikan, semoga bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Segudang masalah pembangunan SDM hingga infrastruktur, menjadi prioritas pemerintah. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan program dengan skala prioritas dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
Dia bilang, bila PR pemerintah saat ini terkait infrastruktur gedung pemerintahan. Maka akan dengan cepat diselesaikan. Namun, terkait banjir. Pemerintah mesti menyiapkan kas besar untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kalau masalah banjir agak susah. Karena nasib kita terima banjir kiriman dari Kutim. Kecuali masalah pembangunan. Seperti gedung kelurahan cepat aja selesai itu,” sebut Basri.
Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan, program pemerintah tertuang di RPJMD memang masih menyisakan banyak PR. Sehingga diperlukan formula jitu untuk menjawab tantangan yang dibuat oleh pemerintah.
“Nah menjawab itu, pemerintah harus punya formula jitu untuk menjawab tantangan itu,” ujarnya.
Ihwal banjir, dia menyebut sejauh ini baik eksekutif maupun legislatif sudah komitmen bersama menyelesaikan persoalan menahun tersebut. Hal itu dibuktikan dengan komitmen terwujudnya disposisi anggaran sebesar 10 persen, dari proyeksi APBD 2023 senilai Rp 1,6 triliun.
“Insyaallah tahun depan, khusus banjir kami alokasikan 10 persen. Masuk dalam penanggulangan banjir. Termasuk penurapan sungai dan pelebaran drainase di pusat kota,” beber politisi muda partai Golkar tersebut.
“Rencananya di Rp 160 miliar. Tapi yang jelas, di atas Rp 100 juta,” sambung dia.
Dirinya pun berpesan ke kepala daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi politik. Sebab, cara itu yang berpotensi alokasi anggaran untuk program pemerintah semakin gemuk. Apalagi, bila harapan tambahan anggaran Bontang berasal dari DAK dan Bankeu yang berasal dari pemerintah provinsi hingga pusat.
“Namanya juga kita minta tolong, jadi cara komunikasi yang baik dan efektif harus dimiliki kepala daerah,” pinta dia. (*)
