pranala.co – Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) memperoleh laporan praktik jual beli vaksinasi COVID-19 dari masyarakat. Vaksinasi disebutkan diperdagangkan bebas seharga Rp315 ribu per dosis suntikan oleh oknum tenaga kesehatan setempat.
“Kami menemukan ada oknum-oknum yang memperjual belikan vaksin, kami sudah melaporkan secara non formal,” kata Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarty, Rabu (15/9).
DKK Balikpapan sudah memberikan instruksi agar seluruh pihak mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi pada masyarakat. Tetapi bukan lantas diartikan melanggar aturan di mana vaksinasi diberikan gratis ke masyarakat.
Meskipun begitu, Andi tidak mengungkapkan secara rinci proses jual beli vaksinasi termasuk oknum yang memperdagangkan ke masyarakat. Ia memastikan vaksin gratis dan pihaknya sudah memberikan instruksi agar vaksin bisa berjalan baik, aman dan lancar.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak mengaku belum memperoleh informasi detail sehubungan temuan DKK Balikpapan ini. Meskipun begitu, polisi akan mengumpulkan informasi tentang praktik jual beli COVID-19.
“Sejauh ini belum ada laporan masuk. Nanti kalau sudah ada akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Herry mengakui potensi munculnya oknum yang berusaha memanfaatkan situasi di masa pandemik seperti sekarang ini. Masyarakat pun sangat antusias secepatnya memperoleh suntikan vaksinasi COVID-19. Situasi yang mungkin dimanfaatkan oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Herry memastikan, pemerintah menggratiskan penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat.
“Tapi kita kan perlu data untuk membuktikannya, ada proses untuk membuktikan apakah benar ada atau tidak,” tegasnya.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait kabar adanya jual beli vaksinasi di Balikpapan.
Yusuf memastikan, akan ada tindakan tegas dari kepolisian terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemik demik keuntungan pribadi. Pandemik COVID-19 merupakan permasalahan kemanusiaan menjadi perhatian pemerintah.
“Pasti akan kami tindak tegas, karena ini menyangkut kemanusiaan ya,” tandas Yusuf. **
Penulis: Dias Ramadani
Comments 1