PROYEK kilang Bontang resmi ditunda. Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Dia pun kecewa, jika nanti proyek senilai US$ 15 miliar itu tak jadi dibangun di Bontang.
Kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan, lantaran para legislator bersama pemerintah telah menggodok serius Perda RTRW demi memuluskan megaproyek itu.
“Perda RTRW cepat kami sesuaikan, kemarin. Untuk memberikan ruang seluasnya pada Pertamina, memudahkan dia berinvestasi di Bontang,” katanya, Senin (8/6/2020).
Bahkan, politisi Gerindra ini menganggap pemerintah pusat tak paripurna merencanakan pembangunan Kilang Minyak di Bontang. “Kalau kemudian tiba-tiba tak jadi dengan beberapa pertimbanganan bahkan sudah ada opsi pemindahan. Kami DPR sangat kecewa. Pemerintah pusat dalam merencanakan sesuatu tidak matang dan paripurna,” ungkapnya.
Bukti konkret yang dilakukan pemerintah Bontang beserta legislatif, tak lain menyesuaikan Perda RTRW dengan rencana pembangunan Kilang Minyak. “Buktinya kami pembahasan di Perda RTRW itu, sudah mempersiapkan kawasan area peruntukan industri apa pun,” ucapnya
Ditambahkannya, kawasan pembangunan kilang yang masuk di areal operasi PT Badak sudah juga dilakukan perubahan status, dari HL (Hutan Lindung) menjadi HPL (Hak Pengeloaan atas Lahan).
“Sehingga saat pembahasan Perda RTRW, sangat jadi perhatian serius terkait rencana pembangunan kilang minyak Bontang,” tegasnya.
“Ini akan berimbas kepada situasi kebatinan daerah Bontang. Kalau batal. Sementara seluruh komponen pemerintah daerah sudah siapkan jauh-jauh hari,” sambungnya.
Pemerintah pusat juga dinilai tak konsisten dan tidak serius dalam membangun semangat percepatan investasi daerah. Padahal regulasi telah dibuat untuk memudahkan investasi, baik dari pusat hingga ke pemerintah daerah.
“Kalau begini modelnya, tentu sangat mengganggu pikiran masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Tak ada hal lain selain kekecewaan yang bakal dirasakan masyarakat Bontang dan Kalimantan Timur pada umumnya.
“Semula kita sudah banyak berharap, tahu-tahu tidak jadi. Membuat kita menurunkan semangat rencana ke depan. Padahal ini urgen dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasokan (minyak) Kaltim dan Indonesia,” jelasnya. (tk)
