POLEMIK anggaran ratusan miliar rupiah untuk jasa Event Organizer (EO) akhirnya dijawab langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menyebut penggunaan pihak ketiga bukan pemborosan, melainkan “jalan cepat” agar program strategis bisa segera berjalan di tengah keterbatasan internal.
BGN, kata Dadan, saat ini masih berada dalam fase awal pembentukan. Struktur organisasi belum sepenuhnya matang. Sistem kerja masih disusun. Sumber daya manusia pun belum lengkap.
Di titik itulah, keputusan menggandeng EO diambil. “Kami sedang membangun dari nol. Sementara program harus segera berjalan,” ujar Dadan, Minggu (12/4).
Dadan meluruskan persepsi publik yang menganggap EO hanya untuk kegiatan seremonial. Ia menegaskan, sebagian besar kegiatan yang ditangani EO justru beririsan langsung dengan strategi komunikasi publik.
Mulai dari kampanye gizi nasional, sosialisasi program, hingga bimbingan teknis bagi penjamah makanan—semuanya membutuhkan eksekusi yang presisi.
Dalam konteks ini, EO bukan hanya “penyelenggara acara”, tetapi operator komunikasi pemerintah di lapangan.
Kualitas penyampaian pesan, menurutnya, menjadi faktor krusial. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada pemahaman masyarakat.
Secara ideal, sebuah lembaga negara memang diharapkan mandiri. Namun Dadan mengakui, membangun tim internal dalam waktu singkat bukan perkara mudah.
Rekrutmen butuh proses. Pelatihan butuh biaya. Sementara program tidak bisa menunggu. Di sinilah EO disebut sebagai solusi “bridging”—jembatan sementara agar roda program tetap berputar.
“Kalau menunggu semua siap, program bisa terlambat. Kami tidak punya kemewahan waktu itu,” katanya.
Di tengah kritik publik, BGN justru menilai penggunaan EO lebih efisien dalam jangka pendek.
Dengan sistem kerja terpusat dari pihak ketiga, seluruh proses—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan—bisa terdokumentasi rapi.
Hal ini, menurut Dadan, justru mempermudah audit dan pengawasan anggaran. Semua pengeluaran, ia menegaskan, tetap mengikuti aturan perundang-undangan dan terbuka untuk diperiksa oleh lembaga pengawas.
Kasus ini menjadi ujian pertama bagi BGN sebagai lembaga baru. Di satu sisi, ada tuntutan percepatan program gizi nasional. Di sisi lain, ada ekspektasi publik terhadap transparansi anggaran.
Pilihan menggunakan EO senilai Rp113 miliar kini tak hanya soal teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga soal kepercayaan publik.
BGN telah memilih jalannya: bergerak cepat, dengan konsekuensi harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah benar-benar berdampak.
“Semua terbuka untuk diawasi,” tegas Dadan. [RIL/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
