BADAN Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pelibatan TNI, Polri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam tahap awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan layanan gizi di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan percepatan diperlukan karena program tidak bisa langsung berjalan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
“Di awal pelaksanaan, tidak mungkin semua dibangun lewat proses pengadaan karena membutuhkan waktu panjang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurut Sony, pemerintah saat itu menargetkan pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu singkat.
Setiap institusi—TNI, Polri, dan Kadin—ditugaskan membangun masing-masing 1.000 unit SPPG. Target awal 2025 mencapai sekira 5.000 unit yang melayani jutaan penerima manfaat.
“Penugasan itu bagian dari strategi percepatan saat program mulai dijalankan,” katanya.
Dalam perkembangannya, jumlah SPPG terus bertambah. BGN mencatat lebih dari 26 ribu unit telah terbangun, bahkan mendekati 27 ribu.
Sony menyebut capaian tersebut sulit dicapai jika seluruhnya mengandalkan proses pengadaan formal.
“Dengan pendekatan ini, pembangunan bisa lebih cepat dan menjangkau banyak wilayah,” ujarnya.
Program MBG kini menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat. Mayoritas merupakan peserta didik, disertai kelompok masyarakat lainnya.
Rinciannya, sekitar 49,6 juta penerima adalah pelajar, sementara 12,7 juta berasal dari non-peserta didik.
Program ini dirancang untuk memperkuat pemenuhan gizi sekaligus menjangkau kelompok rentan.
Selain aspek gizi, program ini juga mendorong aktivitas ekonomi lokal. BGN mencatat lebih dari 116 ribu pemasok terlibat dalam rantai pasok.
Mereka terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, hingga pedagang pasar. Keterlibatan ini disebut menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah.
“Program ini sekaligus memberdayakan masyarakat melalui rantai pasok pangan,” kata Sony.
BGN memperkirakan aliran dana dari program ini mencapai sekitar Rp1 triliun per hari ke daerah. Dana tersebut menggerakkan berbagai sektor, dari produksi hingga distribusi.
Sebagian dana diserap oleh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG. Jumlahnya mencapai jutaan orang, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Ke depan, BGN menilai program MBG akan memasuki tahap konsolidasi. Fokusnya tidak hanya pada percepatan, tetapi juga kualitas layanan dan keberlanjutan.
Pelibatan banyak pihak di tahap awal disebut sebagai strategi transisi. Pemerintah diharapkan dapat menata ulang skema pelaksanaan agar lebih terstruktur dalam jangka panjang. [REP]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
