PENYERAHAN dokumen Pakta Integritas oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) ke DPRD Kaltim, Kamis (23/4/2026), berlangsung tanpa kehadiran satu pun anggota dewan. Situasi ini langsung menjadi sorotan karena terjadi di tengah desakan publik atas transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah.
Perwakilan aliansi yang datang sekitar pukul 09.00 Wita awalnya berharap dapat menyerahkan dokumen secara langsung kepada legislator. Namun, mereka justru mendapat informasi bahwa seluruh anggota DPRD sedang berada di luar daerah sejak Rabu (22/4/2026).
“Resepsionis menyampaikan tidak ada anggota dewan di sini karena mereka sudah ke Makassar sejak kemarin sore. Padahal kami sudah menyampaikan rencana penyerahan hari ini,” ujar Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica.
Kondisi tersebut memaksa aliansi menempuh jalur administratif. Dokumen akhirnya diserahkan melalui bagian umum dan diterima secara resmi, lengkap dengan tanda tangan serta dokumentasi serah terima.
Meski proses tetap berjalan, absennya anggota DPRD pada momen penyerahan dinilai memperlihatkan jarak antara lembaga legislatif dan aspirasi masyarakat yang sedang menguat. Terlebih, dokumen yang diserahkan bukan sekadar simbolik, melainkan memuat tuntutan konkret.
Isi Pakta Integritas mencakup tiga poin utama: audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Aliansi menegaskan akan terus mendorong penggunaan hak angket sebagai instrumen konstitusional untuk mengaudit kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Hambatan teknis, menurut mereka, tidak akan mengubah arah gerakan.
Dokumen tersebut juga disebut telah ditandatangani oleh dua wakil ketua DPRD dan tujuh fraksi. Dalam komitmen itu, para legislator menyatakan siap bertanggung jawab secara politik dan moral, termasuk menghadapi tekanan publik jika kesepakatan tidak dijalankan.
Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa 21 April 2026, massa juga tidak berhasil bertemu dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Rangkaian peristiwa ini memperkuat dorongan aliansi untuk meningkatkan tekanan publik melalui langkah lanjutan.
Aliansi menyatakan tengah mengevaluasi langkah berikutnya, termasuk kemungkinan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan tidak ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah dan DPRD. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
