EFEK domino dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memukul langsung urat nadi pelayanan publik di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang terang-terangan mengaku kembang kempis dan terpaksa memangkas berbagai kegiatan operasional yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga.
Dampak yang paling mengkhawatirkan justru menyasar pada kebutuhan sanitasi mendasar masyarakat. Kepala Dinas PUPR Bontang, Moh Cholis Edy Prabowo, membeberkan bahwa layanan penyedotan tinja gratis melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Limbah Domestik kini berada di ujung tanduk.
Layanan vital bagi kawasan padat penduduk ini diprediksi tidak akan berumur panjang jika situasi terus menjepit.
“Kalau kondisi seperti ini berlanjut, kami perkirakan hanya mampu bertahan sekitar satu bulan lagi,” ujar Edy dengan nada masygul saat dikonfirmasi.
Menurut Edy, jika napas anggaran operasional ini habis, pihaknya terpaksa menolak aduan warga. “Setelah itu, ketika ada permohonan dari masyarakat, kemungkinan besar kami sudah tidak bisa melayani,” lanjutnya.
Akar masalahnya sederhana namun sistemik. Truk tangki dan armada operasional pelayanan publik ini diwajibkan menenggak BBM non-subsidi jenis Dexlite dan Pertamax. Ketika harga pasar meroket, biaya operasional otomatis melonjak drastis, sementara plafon anggaran yang diketok di awal tahun tidak bergerak sepeser pun.
Ancaman tidak hanya mengintai dari bawah tanah lewat urusan toilet. Di atas permukaan, ancaman banjir musiman justru mengintip di depan mata.
Dinas PUPR Bontang memastikan agenda normalisasi sungai dan parit ikut terkena imbas besar. Ekskavator dan alat berat yang terkenal haus bahan bakar kini harus dikandangkan lebih sering. Pembatasan ini berjalan di tengah derasnya permohonan pengerukan sedimen dari tingkat kelurahan.
“Biasanya dalam sebulan ada tiga sampai lima permohonan dari kelurahan. Tapi sekarang kami harus benar-benar selektif. Tidak semua bisa langsung ditindaklanjuti,” jelas Edy.
Saat ditanya mengenai detail angka pengeluaran, Edy mengaku tidak memegang data rinci di luar kepala karena setiap UPT memegang alokasi masing-masing. Namun, ia memastikan ruang gerak finansial dinasnya saat ini benar-benar terkunci rapat.
Harapan untuk mendapat suntikan dana segar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pun dipastikan sudah tertutup. Postur keuangan daerah Bontang saat ini juga sedang mengalami tekanan berat, membuat pemerintah kota harus mengencangkan ikat pinggang dan menyusun skala prioritas yang ketat.
“Artinya kami hanya bisa mengoptimalkan anggaran yang ada sekarang. Ini jadi tantangan bagi kami agar tetap bisa melayani masyarakat dengan keterbatasan,” Edy mengakhiri. [RE/FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
