PEMKOT dan DPRD Balikpapan akhirnya menyepakati anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp136 miliar. Jumlah ini bisa menjangkau pembelian alat kesehatan dan bantuan warga setempat.
“Kita masih mempunyai 1 hari terakhir untuk dirampungkan dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi jumlah dananya sudah diketok,” jelas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Abdulloh usai rapat di Kantor DPRD pada Selasa (21/4).
Abdulloh berkata alat kesehatan di antaranya adalah pembelian ventilator dan alat pelindung diri untuk tenaga medis, sedangkan bantuan warga dalam bentuk uang tunai.
Diperkirakan ada 70 ribu kepala keluarga (KK) atau 30 persen dari seluruh warga Balikpapan mendapatkannya selama 4 bulan. Total per KK dalam jangka waktu tersebut sebesar Rp1 juta.
Perinciannya adalah pada April dan Mei mereka dapat Rp300 ribu dan sisanya masing-masing Rp200 ribu. Bantuan awal akan dikirim saat Ramadan.
Lalu, pembelian sembako hampir Rp58 miliar. Sisanya adalah pembelian rapid test, alat kesehatan, masker, termasuk insentif tenaga medis lainnya seperti petugas antar-jemput korban.
Total penanganan corona setengah dari rencana. Sebelumnya pemerintah menganggarkan hampir Rp250 miliar. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya beberapa dana baik itu dari pusat maupun provinsi. Pemerintah pusat mengurangi beberapa kiriman dana bagi hasil seperti migas dan pajak.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur memotong 50 persen bantuan keuangan. Bukan hanya itu, Pemprov juga akan memangkas dana bagi hasil pajak kendaraan sebesar 60 persen.
Dalam beberapa kesempatan, Sekretaris Daerah Balikpapan, Sayid Fadly mengatakan akan merealokasi beberapa pos anggaran untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Program yang tidak dilakukan dan bisa ditunda bakal dipangkas.
Dana perjalanan dinas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dipangkas 50 persen. Alasannya tidak ada kegiatan luar kota selama corona. Selain itu, pemerintah juga menghitung sejumlah kegiatan yang tidak penting. Ini sesuai instruksi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Yang jelas sangat banyak [anggaran dipangkas]. Terutama belanja-belanja yang dianggap tidak begitu penting,” katanya pekan lalu.
Sayid menjelaskan bahwa anggaran untuk makan minum juga akan dialihkan. Karena perjalanan dinas dan rapat tidak ada, maka alokasi untuk perut juga sama.
“Sejak covid-19, ASN [aparatur sipil negara] bekerja dari rumah tak ada lagi rapat-rapat. Kemudian belanja-belanja makan minum kita akan potong 50 persen karena ini work from home,” jelasnya. (*)
