IMPIAN masyarakat Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menikmati fasilitas pangan yang higienis harus tertahan lebih lama. Rencana besar pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) modern yang dijadwalkan rampung tahun ini resmi ditunda. Kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan menjadi biang kerok utamanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, Ahmad Aznem, blak-blakan mengenai pembatalan ini. Perencanaan matang yang sudah disusun rapi terpaksa masuk kotak karena keterbatasan anggaran.
“Target awalnya tahun ini selesai. Tapi karena tekanan fiskal, anggarannya belum tersedia, jadi belum bisa dibangun,” ujar Ahmad Aznem, didampingi Kabid Peternakan DKP3 Bontang drh Riono.
Padahal, RPU modern Bontang ini bukan proyek sembarangan. Fasilitas yang membutuhkan estimasi anggaran sekira Rp20 miliar ini dirancang dengan standar tinggi. Rencananya, kompleks tersebut akan dilengkapi gedung utama yang steril, kantor operasional, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga kandang penampungan sementara.
Penundaan ini tentu menjadi kabar kurang sedap bagi ketahanan pangan kota. Pasalnya, perputaran bisnis unggas di Bontang tergolong sangat tinggi. Saban hari, ada sekira 2 ribu hingga 3 ribu ekor unggas yang dipotong untuk konsumsi warga.
Angka ini bahkan melonjak drastis hingga di atas 5 ribu ekor per hari saat momen hari raya keagamaan. Tanpa RPU yang memadai, risiko kontaminasi dan masalah higienitas membayangi pasokan pangan masyarakat.
Aznem menekankan bahwa proyek ini sebetulnya adalah bentuk perlindungan negara terhadap konsumen. Jika fasilitas pemotongan bersih, warga bisa mengonsumsi daging dengan rasa aman.
“Kalau ada RPU yang layak, masyarakat juga lebih terjamin dari sisi kesehatan. Prosesnya lebih bersih dan tertata,” ucapnya.
Selain urusan perut dan kesehatan warga, penundaan proyek ini juga membuat Pemkot Bontang kehilangan peluang pendapatan. DKP3 sebenarnya sudah menyiapkan kajian akademik agar RPU ini bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi.
Namun, Aznem memilih realistis. Ia enggan membebani para pelaku usaha jika pemerintah sendiri belum bisa memberikan fasilitas yang memadai.
“Tidak mungkin kita bicara retribusi kalau fasilitasnya belum memadai. Kasihan juga masyarakat yang memanfaatkan layanan itu,” kata Aznem.
Untuk sementara waktu, aktivitas pemotongan massal terpaksa menempati lahan eks Pasar Rawa Indah di Jalan KS Tubun. Pemerintah daerah memang sudah menyuntikkan fasilitas dasar seperti air bersih dan aliran listrik di lokasi tersebut.
Namun, kondisinya masih jauh dari kata ideal. Berdiri di atas kawasan bekas rawa membuat infrastruktur di sana sangat terbatas dan seadanya.
Pihak DKP3 hanya bisa pasrah dan merawat fasilitas darurat tersebut sembari menunggu angin segar dari APBD Bontang di tahun-tahun mendatang.
“Sudah kita benahi semampunya, tapi memang masih seadanya karena sifatnya sementara. Kalau kondisi APBD sudah stabil, tentu ini akan kami dorong lagi,” ucap Aznem. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
