BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, secara tegas mengkritik alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang dinilai “sangat minim” untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin setempat.
Hal itu disampaikannya saat interupsi pada rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin 24 Juni 2024.
BW–sapaan akrabnya dengan lugas menyatakan bahwa alokasi sebesar Rp 1,67 miliar untuk bantuan sosial pada tahun lalu tidak mencerminkan tingkat kemiskinan yang masih signifikan di kota ini, yang mencapai 4,11 persen.
“Sangat disayangkan bahwa dengan APBD sebesar Rp 2,53 triliun, anggaran untuk bantuan sosial masih jauh dari memadai. Kita perlu meningkatkan dukungan untuk masyarakat miskin agar mereka dapat merasakan manfaat yang lebih nyata dari dana yang dialokasikan,” ujar politisi dari Partai NasDem.
Menyambut kritik tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengakui pentingnya evaluasi mendalam terhadap alokasi anggaran tersebut.
“Kami akan membahas ini secara lebih mendalam bersama Tim Asistensi dan Badan Anggaran DPRD. Ini menjadi catatan penting untuk memastikan pengalokasian anggaran yang lebih efektif di masa mendatang,” kata Basri Rase dalam tanggapannya.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik lokal, dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan mendasar warga miskin di Bontang.
Diharapkan, langkah konkret akan segera diambil untuk memperbaiki penggunaan anggaran demi kesejahteraan bersama. (*)
